REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan serangan rudal terbaru Rusia yang menewaskan satu anak di barat Ukraina merupakan "kejahatan perang dan tidak boleh tidak dihukum." Moskow membantah sengaja mengincar warga sipil dalam invasinya di Ukraina.
"Serangan-serangan ini sekali lagi mengincar infrastruktur sipil, termasuk zona pemukiman, yang merupakan pelanggaran terang-terangan hak-hak humanitarian internasional," kata kementerian dalam pernyataannya, Jumat (12/8/2023).
Rusia meluncurkan empat rudal hipersonik ke wilayah Ukraina barat, Ivano-Frankivsk, Jumat kemarin. Tiga rudal jatuh di dekat pangkalan udara militer termasuk di area pemukiman warga.
Pasukan angkatan udara Ukraina mengatakan rudal Kinzhal yang keempat ditembak jatuh pertahanan udara Ukraina. Militer Prancis menambahkan Prancis akan bekerja sama dengan mitra-mitranya dalam memperkuat dukungan militer ke Ukraina, terutama kapasitas pertahanan udaranya.
"Dukungan Prancis pada Ukraina dan yurisdiksi internasional untuk melawan impunitas kejahatan yang dilakukan Rusia di Ukraina masih total," kata kementerian luar negeri Prancis.
Prancis merupakan pendukung vokal Ukraina sejak Rusia menginvasi negara itu pada Februari 2022. Presiden Emmanuel Macron mengecam keras invasi itu dan menyerukan gencatan senjata segera.
Prancis juga memberikan bantuan militer dan keuangan kepada Ukraina, serta bekerja sama dengan sekutunya untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Di awal perang, Prancis mencoba memediasi solusi diplomatik.
Namun, upaya ini tidak berhasil, dan Rusia melanjutkan agresinya. Sejak itu Prancis mengalihkan fokusnya untuk mendukung perlawanan militer dan ekonomi Ukraina. Prancis memberikan peralatan militer, termasuk senjata anti-tank dan anti-pesawat, serta bantuan kemanusiaan ke Ukraina.
Prancis juga berjanji untuk memberikan bantuan keuangan 100 juta euro kepada Ukraina. Selain dukungan militer dan keuangannya, Prancis juga bekerja sama dengan sekutunya untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia.
Prancis mendukung keputusan Uni Eropa untuk melarang impor energi Rusia, dan juga telah menjatuhkan sanksi kepada bank dan bisnis Rusia. Prancis juga menyerukan agar Rusia dikeluarkan dari G20.
Dukungan Prancis untuk Ukraina dipuji sejumlah pihak, tetapi juga dikritik oleh beberapa orang. Kritikus berpendapat Prancis belum berbuat cukup untuk mendukung Ukraina, dan sikap Prancis belum keras terhadap Rusia.
Sementara yang lain berpendapat dukungan Prancis untuk Ukraina dimotivasi kepentingan strategisnya sendiri, dan bukan oleh keinginan yang tulus untuk membantu Ukraina.
Terlepas dari kritik tersebut, Prancis tetap menjadi pendukung Ukraina yang teguh. Prancis menunjukkan mereka bersedia berdiri melawan Rusia, dan berkomitmen untuk membantu Ukraina mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya.
Prancis juga memainkan peran kunci dalam upaya diplomatik untuk mengakhiri perang. Prancis telah menjadi tuan rumah beberapa putaran pembicaraan antara Ukraina dan Rusia, dan telah bekerja sama dengan sekutunya untuk menengahi gencatan senjata.
Prancis juga telah menjadi pengkritik keras penggunaan amunisi cluster dan senjata terlarang lainnya oleh Rusia di Ukraina.
