REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Universitas Brawijaya (UB) Malang kembali menambah dua profesor baru lintas ilmu. Keduanya masing-masing adalah profesor bidang ilmu kebijakan publik dan bidang ilmu sosiologi pertanian.
Adapun rinciannya, yakni Prof Mangku Purnomo akan dikukuhkan sebagai profesor aktif ke-31 di Fakultas Pertanian (FP). Mangku akan membantu profesor aktif ke-174 di UB serta menjadi profesor ke 328 dari seluruh Profesor yang telah dihasilkan oleh UB.
Sementara itu, Andy Fefta Wijaya akan dikukuhkan sebagai profesor aktif ke-14 di Fakultas Administrasi (FlA). Lalu tercatat menjadi profesor aktif ke-175 di UB serta menjadi profesor ke-329 dari seluruh profesor yang telah dihasilkan oleh UB.
Dalam orasi ilmiahnya, Profesor Mangku memberikan pemaparan berjudul Perhebat Pembangunan Pertanian Dengan Pendekatan Tekno - Saintifik Progresif. Penelitian ini diangkat karena setelah reformasi, pendekatan teknokratik dan saintifik cenderung ditinggalkan dalam perumusan kebijakan pembangunan. "Termasuk di sektor pertanian," katanya.
Hasilnya hal tersebut mengakibatkan kebijakan menjadi tidak akurat. Itu artinya perdesaan tetap menyumbang angka kemiskinan, stunting, dan iliterasi tertinggi.
Pada kasus tersebut pendekatan yang digunakan adalah Tekno-saintifik Progresif (TsP) yang dianggap proses rekontruksi konsep-konsep populer dalam pembangunan pertanian. Beberapa di antaranya dalam konsep kawasan, level gerakan, aktor, kelompok, kelembagaan usaha, serta konsep belajar petani/penyuluhan.
Menurut dia, TsP memungkinkan konsep-konsep utama yang digunakan dalam pembangunan pertanian menjadi konsep yang 'hidup'. Konsep ini dapat terus menyesuaikan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat sehingga selalu relevan digunakan.
Sementara itu, Prof Andy Fefta dalam orasi ilmiahnya memberikan pemaparan berjudul Kebijakan Publik dalam Model Collaborative Governance Plus Multi Helix. Untuk diketahui, pengembangan kebijakan publik dalam model collaborative governance plus multi helix (CGPMH) termasuk sebuah kerangka kerja menggabungkan pendekatan kolaboratif.
Kemudian juga melibatkan aktor helix di berbagai sektor dalam kebijakan publik. Menurut dia, kebaruan dari model ini yakni mengombinasikan antara konsep collaborative governance (prinsip yang mengikat, kesepakatan bersama, dan kapasitas untuk melaksanakan tindakan bersama) dan konsep helix (pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, media, dan helix lainnya). "Dan selama ini kajiannya dilakukan sendiri-sendiri," jelasnya.
Ia meyakini kekuatan CGPMH adalah masing-masing pemangku kepentingan membawa pengetahuan, pengalaman, dan perspektif yang unik dalam kebijakan publik. Sementara itu, kelemahannya dapat menghabiskan waktu dan sumber daya yang cukup lama.
Kemudian juga memerlukan kemampuan tata kelola yang baik dalam melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai kesepakatan bersama.
Model ini juga mengakui pentingnya pembelajaran, eksperimen, dan evaluasi berkelanjutan dalam kebijakan publik, dengan melibatkan pemangku kepentingan yang berbeda. Model ini dianggap memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran.
Dengan demikian, kebijakan publik berkualitas dapat terus berkembang, diperbaiki, dan disesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika