REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan maskapai Garuda Indonesia akan kembali membuka rute penerbangan domestik dari dan ke Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat.

Kepastian tersebut diperoleh setelah pemerintah provinsi berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan manajemen Garuda Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu. "Saya sudah bertemu dengan Pak Menhub, Ibu Dirjen Penerbangan Udara, dan Direktur Garuda Indonesia. Mereka setuju, tapi landasan bandara harus diperpanjang," kata Paulus di Manokwari, Papua Barat, Ahad (13/8/2023).

Selain itu, kata dia, pemerintah provinsi mendapat dukungan dari BP Tangguh melalui pengalokasian biaya subsidi untuk 40 kursi penerbangan setiap hari. Bantuan subsidi kursi akan membantu pemerintah daerah untuk merealisasikan penambahan jumlah maskapai penerbangan yang memberikan layanan bagi masyarakat di Papua Barat.

"BP Bintuni sudah menjamin 40 kursi setiap hari dan sangat membantu pemerintah daerah," kata Paulus.

Saat ini, kata dia, pemerintah provinsi bersama Pemerintah Kabupaten Manokwari mempercepat penyelesaian proyek pengembangan Bandara Rendani yang meliputi perpanjangan landasan pacu (runway), terminal penumpang, dan infrastruktur lainnya. Proyek pengembangan Bandara Rendani Manokwari memperoleh dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Syarat dari pemerintah pusat, bandara harus dikembangkan, baru Garuda bisa masuk. Makanya, pemerintah daerah percepat penyelesaian proyeknya," ucap Paulus.

Bupati Manokwari Hermus Indou menjelaskan perpanjangan landasan pacu Bandara Rendani sesuai rencana induk adalah 2.500 meter yang sementara dikerjakan. Namun, pemerintah daerah menargetkan landasan pacu tersebut ditambah menjadi hingga 3.000 meter guna mengakomodasi pesawat jenis Airbus.

"Saya sudah usulkan dalam rencana induk ditambah menjadi 3.000 meter dan pembebasan lahannya dilakukan secara bertahap," ungkap Hermus.

Ia menjelaskan total kawasan Bandara Rendani mencapai 134,5 hektare, akan tetapi sebagian kawasan telah dihuni oleh warga, tanpa mengantongi izin dari pengelola bandara. Dengan demikian, pemerintah perlu merelokasi warga demi mewujudkan pengembangan bandara yang representatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pada masa mendatang.

"Dari total luas kawasan, sebagiannya sudah dikuasi warga yang sebenarnya tidak mengantongi izin dari UPBU Rendani," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika