REPUBLIKA.CO.ID, KARACHI -- Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan pemimpin oposisi Raja Riaz pada Sabtu (12/8/2023), sepakat untuk menunjuk Senator Anwaar-ul-Haq Kakar sebagai perdana menteri sementara atau caretaker. Tugasnya untuk mengawasi pemilihan umum.

Kakar, 52 tahun, seorang politisi yang kurang dikenal dari provinsi barat daya Balochistan, akan membentuk kabinet dan mengepalai sebuah pemerintahan untuk mengarahkan Pakistan melewati krisis ekonomi dan politik sampai pemerintahan baru terpilih.

"Perdana Menteri (Sharif) dan pemimpin oposisi telah bersama-sama menandatangani saran tersebut yang akan dikirim ke presiden untuk disetujui," kata pernyataan tersebut.

Presiden Arif Alvi menyetujui penunjukan Kakar, kata kantor presiden dalam sebuah pernyataan. Di bawah konstitusi Pakistan, sebuah pemerintahan caretaker yang netral mengawasi pemilihan umum nasional.

Kakar ditugaskan harus menyelenggarakan pemilu dalam waktu 90 hari setelah pembubaran majelis rendah parlemen, yang dalam hal ini berarti awal November 2023.

Pemilihan caretaker perdana menteri menjadi semakin penting karena kandidat tersebut akan memiliki kekuatan ekstra untuk membuat keputusan kebijakan dalam masalah ekonomi, sementara pemilihan umum dapat ditunda hingga enam bulan.

Komisi Pemilihan Umum harus menarik batas-batas baru untuk ratusan konstituen federal dan provinsi dan, berdasarkan hal tersebut, mereka akan memberikan tanggal pemilihan.

Riaz mengatakan kepada penyiar Geo News bahwa ia yakin pemilu akan berlangsung pada bulan Februari tahun depan, dan tidak seperti yang dijadwalkan sebelum bulan November.

Pemilihan Kakar cukup mengejutkan....

Ikuti Whatsapp Channel Republika