REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sektor kemaritiman perlu menjadi prioritas pembangunan nasional Indonesia pada masa depan melalui pembangunan ekonomi bahari (blue economy). Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, sektor maritim memiliki potensi yang besar dan diharapkan berkontribusi pertumbuhan ekonomi mencapai enam sampai tujuh persen pada 2025 serta 15 persen produk domestik bruto (PDB) pada 2045.
"Untuk mencapai Indonesia sebagai poros maritim, terdapat beberapa langkah strategis ke depan untuk pengembangan tata kelola peradaban nahari yang transformatif mulai dari level global, nasional, dan berbasis komunitas," katanya saat memberi sambutan Seminar Transformasi Peradaban Bahari Menuju Indonesia Emas 2045 di Ruang Herritage Kemenko PMK, Jakarta Pusat, belum lama ini.
Acara tersebut menghadirkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Deputi Bidang Kemaritiman dan SDM Bappenas Vivi Yulaswati, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB University Dietriech G Bengen, pendiri Maritim Muda Nusantara Kaisar Akhir, dan Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran H Muhammad Agus Satriadi.
Menurut Muhadjir, perubahan peradaban melibatkan perubahan pola pikir, sikap dan budaya. Dalam hal ini, sambung dia, perlu untuk memahami dan memasukkan nilai-nilai lokal dalam memaknai transformasi peradaban Bahari Indonesia.
Dalam upaya tersebut, perlunya pembiasaan terutama kepada generasi muda untuk dapat lebih peduli dan berpartisipasi aktif terhadap pembangunan peradaban bahari untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Muhadjir menjelaskan, transformasi bahari juga tidak lepas dari revolusi mental.
Penguatan identitas budaya maritim yang diperlukan untuk memberikan landasan solid demi pelestarian dan peningkatan daya saing ekonomi. "Revolusi mental diperlukan untuk membentuk cara berfikir maju dan meninggalkan kebiasaan-kebiasan yang buruk sehingga bersama-sama menghadirkan menyejahterakan masyarakat bahari," kata Muhadjir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika