REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membahas masalah polusi udara di Jakarta yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Rapat yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023) ini juga dihadiri Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Nah, ini nanti kita rapat nanti. Terbuka. Nganu aja nanti. DKI diundang, Gubernur DKI diundang, KLHK diundang. Semua yang berkaitan dengan polusi Jakarta diundang," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta.
Jokowi menegaskan masalah kualitas udara yang memburuk saat ini menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah pun tengah berusaha untuk mencari solusinya.
"Karena itu menjadi concern kita semuanya. Untuk menyelesaikan untuk mencari solusi," ujar dia.
Sejumlah menteri yang hadir dalam rapat ini, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kemudian ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan angin muson timur yang membawa masa udara kering dari Benua Australia menuju Benua Asia telah meningkatkan efek pencemaran udara di Jakarta.
"Kalau dari segi siklus memang Juni, Juli, dan Agustus itu selalu terjadi peningkatan pencemaran di Jakarta karena dipengaruhi oleh udara dari timur yang kering," kata Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (11/8/2023).
Sejak 2019 hingga 2023, KLHK mencatat konsentrasi partikulat PM2,5 selalu menunjukkan angka tertinggi saat musim kemarau berlangsung. Pada 2020, Bloomberg Philanthopics dan Vital Strategies menerbitkan laporan inventarisasi emisi pencemaran udara di Jakarta.
Hasil inventarisasi emisi diperoleh bahwa total emisi pencemaran sulfur dioksida mencapai 4.257 ton per tahun. Sumber penghasil emisi terbesar adalah sektor industri manufaktur dengan angka 2.637 ton per tahun atau setara 61,9 persen.
Sigit menjelaskan, penyebab utama tingginya emisi sulfur dioksida yang dikeluarkan oleh industri manufaktur akibat penggunaan batu bara. Angka penggunaan batu bara hanya empat persen, tapi menghasilkan emisi sulfur dioksida sebesar 64 persen.
Sektor industri energi adalah penghasil emisi sulfur dioksida kedua terbesar dengan angka mencapai 1.071 ton per tahun atau setara 25,17 persen. Berdasarkan hasil inventarisasi emisi sulfur dioksida di sektor industri energi berasal dari konsumsi bahan bakar minyak dengan rasio emisi bahan bakar minyak dan gas sebesar 27,95 persen.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan saat musim kemarau kualitas udara cenderung kurang baik dan sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat perlu mencermati siklus harian kualitas udara.
Saat malam hari hingga dini hari menjelang pagi, kualitas udara cenderung tinggi dibandingkan siang hingga sore hari. Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun mengajak masyarakat untuk beralih kepada kendaraan listrik agar tercipta kualitas udara yang baik. Khususnya kondisi kualitas udara di wilayah perkotaan seperti Jakarta.
Budi menyebut kontribusi kendaraan bermotor bahan bakar fosil terhadap polusi udara itu lebih dari 50 persen. “Terlebih, masyarakat sudah mulai kembali beraktivitas normal setelah pandemi Covid-19, akhirnya membuat polusi di Jakarta meningkat,” kata Budi dalam pernyataan tertulisnya saat mengikuti Fun Ride yang diadakan oleh Asosiasi Industri Sepada Motor Listrik Indonesia (Aismoli) di Jakarta, Ahad (13/8/2023).
Untuk itu, Budi mengajak masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik. Kalau penggunaannya menjadi masif, Budi mengatakan, diharapkan dapat menurunkan polusi yang terjadi di kota-kota besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika