REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Fauziah Mursid, Eva Rianti
Kualitas udara Jakarta yang belakangan sangat buruk, pada Senin (14/8/2023) mendapatkan atensi khusus dari kalangan Istana. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sampai menggelar rapat khusus di Istana Merdeka bersama menteri dan pejabat tinggi terkait.
"Pagi ini kita rapat terkait kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir kulitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk. Dan tanggal 12 Agustus 2023 yang kemarin kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, sejumlah faktor menjadi penyebab semakin memburuknya kualitas udara di Jabodetabek. Antara lain yakni terjadinya kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi.
Selain itu, Jokowi juga mengatakan aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur turut berkontribusi terhadap memburuknya kualitas udara. Jokowi pun meminta jajarannya untuk menindaklanjuti sejumlah catatan yang menjadi perhatiannya.
Dalam jangka pendek, pemerintah segera melakukan intervensi agar bisa memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek. Selain itu, ia juga meminta agar dilakukan rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek serta menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek.
"Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran," ujarnya.
Jokowi juga mendorong agar perkantoran menerapkan hybrid working. Yakni, sistem campuran bekerja dari kantor dan juga dari rumah.
"Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin saya nggak tau nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5 2-5 atau angka yang lain," kata Jokowi.
Sementara dalam jangka menengah, pemerintah diminta untuk konsisten menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Pengoperasian transportasi massal seperti LRT, MRT, dan juga kereta cepat, serta kendaraan listrik untuk publik diharapkan bisa membantu mengurangi polusi udara.
Dalam jangka panjang, Jokowi juga meminta agar diperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ia menekankan perlunya melakukan pengawasan terhadap sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek.
"Dan yang terakhir mengedukasi publik yang seluas-luasnya," tambah dia.
Jokowi pun disebut tengah sakit batuk selama hampir empat minggu. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, batuk yang diderita Presiden hingga empat minggu lamanya tersebut salah satunya disebabkan karena kualitas udara Jakarta yang memburuk.
"Presiden sendiri sudah batuk katanya sudah hampir empat minggu, beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan, dokter menyampaikan, ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Karena itu, Presiden Jokowi pun meminta agar segera melakukan langkah konkret untuk mengatasi masalah polusi udara yang semakin memburuk dalam beberapa pekan terakhir.
"Presiden minta dalam waktu satu minggu ini ada langkah konkret," ujarnya.
Berbicara di Istana Merdeka, Wapres Ma'ruf Amin, mengatakan, penyebab polusi paling besar adalah dari kendaraan. Karena itu, pemerintah terus mendorong masyarakat menggunakan kendaraan umum.
"Sebab polusi yang paling besar itu kan dari kendaraan, jadi ada melakukan perubahan. Dan terus dikaji hal-hal yang mungkin bisa lebih baik lagi," ujarnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga kini mulai mendorong transisi penggunaan kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke berbasis listrik. Dengan begitu, diharapkan emisi yang berasal dari kendaraan berbasis BBM bisa berkurang
"Supaya banyak menggunakan kendaraan umum, yang sekarang ini sudah mulai menggunakan bus-bus listrik ya. Kemudian juga membuka ruang-ruang terbuka hijau, ruang hijau untuk apa namanya itu, dan juga mendorong masyarakat supaya juga menggunakan kendaraan listrik," ujarnya.
Senada dengan Wapres, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyebut penyebab utama pencemaran udara di Jabodetabek yakni banyaknya jumlah kendaraan. Berdasarkan data per 2022, jumlah kendaraan bermotor mencapai 24,5 juta unit dan sepeda motor sebanyak 19,2 juta unit.
"Tadi memang dibicarakan dan dilaporkan oleh para Menko karena kita kalau di kabinet itu kan ada term-term-nya. Bahwa penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan," ujar Siti dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Meski demikian, Presiden Jokowi sudah meminta menteri-menterinya agar juga melakukan pengecekan ke industri yang berada di sekitar Jabodetabek. Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut akan menerapkan regulasi terkait aktivitas industri.
"Jadi saya sudah mencatat di sini standar-standar yang harus dikeluarkan untuk cerobong industri," ujar Siti.
Sementara, Kementerian LHK sendiri, menurut Siti telah melakukan pengecekan kinerja perusahaan tiap tahunnya. Meski begitu, pemerintah ingin mengatur terkait standar cerobong pada industri.
"Ini lebih spesifik lagi di Jabodetabek untuk ditetapkan standar untuk cerobong dsb. Tadi bahkan bapak Presiden tanya berapa sih harganya? Gitu," tambah Siti.
Sedangkan terkait dugaan aktivitas PLTU Suralaya di Cilegon yang menjadi salah satu penyebab polusi udara, KLHK dan PLN pun menilai kurang tepat. Dari hasil studi yang dilakukan, uap yang dihasilkan dari PLTU Suralaya tidak bergerak mengarah ke Jakarta, namun ke arah Selat Sunda. Selain itu, berdasarkan hasil studi, penggunaan batu bara yang berpengaruh ke Jakarta juga disebut tak sampai satu persen.
"Tetapi memang Pak Dirut PLN melaporkan bahwa ada pembangkit-pembangkit individual yang kecil-kecil tersebar dan ini arahan bapak Presiden untuk didalami. Oh iya ditopang oleh arah angin yang menurut data BMKG. Jadi bisa dikatakan bahwa bukan karena PLTU begitu ya," ujar Siti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika