REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah menerapkan kebijakan work from home (WFH) untuk pekerja perkantoran guna mengatasi masalah kualitas udara yang semakin buruk di Jakarta. Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah berpendapat bahwa WFH tidak akan efektif untuk mengendalikan pencemaran udara di Ibu Kota dan wilayah sekitarnya.
“Enggak akan banyak pengaruh karena kan pada akhirnya masyarakat tetap bermobilitas. Gimana caranya menekan masyarakat enggak bermobilitas? Dulu (rentang waktu 2020—2022) masyarakat mau karena ada pandemi Covid-19, sekarang dengan kondisi new normal dan betul-betul normal sudah enggak ada masyarakat yang mau, perusahaan swasta juga enggak ada yang mau,” kata Trubus kepada wartawan saat berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/8/2023).
Dia menuturkan, pada saat ini para pekerja justru maunya adalah hadir di kantor karena untuk mendongkrak kinerja dan produktivitas. Di samping itu juga, jika diterapkan WFH, belum ada perangkat apapun untuk mengukur kinerja, meskipun ada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), namun sistem itu dinilai tidak bisa menjadi instrumen pengawasan tentang kinerja pekerja.
Trubus menyebut, sebagai sebuah pemikiran, memang wacana WFH boleh-boleh saja disampaikan, namun harus bisa merangkul berbagai pihak, terutama pihak swasta. Sementara hal itu hanya bersifat imbauan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Tapi kan kalau swasta, pemerintah juga harus memberikan kompensasi kepada swasta dong. Enggak bisa kebijakan itu seolah kamu harus patuh, yang ada paling cuma surat edaran atau imbauan. Kalau seperti itu ya enggak efektif,” tutur Trubus.
Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) untuk pekerja perkantoran, guna mengatasi masalah kualitas udara yang semakin memburuk di ibu kota Jakarta.
Dalam rapat terbatas terkait peningkatan kualitas udara kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023) siang ini, Jokowi meminta agar masalah ini menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait.
“Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home, mungkin saya gak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5, 2-5 atau angka yang lain,” ujar Jokowi dalam sambutannya.
Jokowi pun meminta seluruh jajarannya baik kementerian dan lembaga agar memperhatikan sejumlah catatannya terkait masaah ini. Presiden menekankan, dalam jangka pendek, pemerintah harus segera mengintervensi masalah polusi udara yang terjadi di Jabodetabek ini.
“Dalam jangka pendek secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika