REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William A Sarana menyerukan kebijakan darurat work from home (WFH) imbas dari kondisi kualitas udara yang buruk di Jakarta. Terlebih, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatatkan ada sekitar 100 ribu warga yang terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
"Ini sudah saatnya WFH diberlakukan, bahkan darurat WFH bukan hanya untuk karyawan perkantoran dan ASN juga untuk anak sekolah," kata William dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Selasa (15/8/2023).
Menurut dia, kebijakan WFH menjadi upaya yang perlu dilakukan agar warga lebih terlindungi, baik masyarakat pekerja maupun kalangan anak sekolah. William mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk sigap dalam menyikapi usulan tersebut.
"Kita tidak mau timbul korban lebih banyak dan parah karena terlambatnya Pemprov mengambil langkah strategis," ujar Willam.
Dia berpendapat, polusi udara hampir sama dengan Covid-19 yang menyerang saluran pernapasan manusia. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga telah meminta pemerintah daerah untuk menerapkan WFH.
"Pak Jokowi juga perlu mengeluarkan semacam perpres (peraturan presiden) atau keppres (keputusan presiden) agar Jakarta dan daerah penyangga patuh pada seruan WFH," kata Willam.
Adapun Pemprov DKI Jakarta diminta untuk menjalankan instruksi dari pemerintah pusat dalam menjalankan langkah-langkah untuk mengendalikan pencemaran udara dengan cara pemberlakuan WFH. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diharapkan bisa lebih serius dalam upaya meningkatkan kualitas udara di Ibu Kota yang tidak sehat.
"Pemprov harus patuh pada seruan Pak Jokowi, demi kesehatan warga DKI. Jajaran Pak Heru harus melakukan sosialisasi ini pada seluruh institusi terkait baik itu swasta maupun sekolah-sekolah," kata William.
Ikuti Whatsapp Channel Republika