REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerimaan perpajakan pada RAPBN 2024 sebesar Rp 2.307,9 triliun. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidato Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
“Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp 2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp 473,0 triliun serta hibah sebesar Rp 0,4 triliun,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, optimalisasi penerimaan perpajakan akan ditempuh melalui beberapa cara. Pertama, menjaga efektivitas reformasi perpajakan untuk perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penggalian potensi.
Kedua, implementasi sistem inti perpajakan serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan. Ketiga, implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan.
Dan keempat, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur sehingga diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi.
Sedangkan, target PNBP yang sebesar Rp 473,0 triliun akan dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.
