REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Kota dan Semesta (Ibukota) melakukan audiensi bersama dengan legislator di gedung DPRD DKI Jakarta, seusai melakukan demonstrasi mengenai polusi udara di Balai Kota DKI Jakarta. Pihak Koalisi Ibukota yang terdiri dari sejumlah warga peduli kualitas udara meminta anggota dewan untuk menegur Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono karena dinilai kurang serius tangani permasalahan polusi udara.

Hal itu disampaikan oleh Adhito Harinugroho, salah satu warga yang tergabung dalam Koalisi Ibukota yang melakukan gugatan citizen law suit (CLS) mengenai Hak Udara Bersih di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Koalisi Ibukota diketahui memenangkan gugatan yang ditetapkan pada 16 September 2021 yang lalu terhadap yang tergugat, mulai dari Presiden, Menteri LHK, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

Meskipun Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan kasasi, seperti yang dilakukan Presiden dan Menteri LHK, Pemprov DKI Jakarta dinilai belum melakukan upaya yang intensif dalam melakukan pengendalian pencemaran udara. Koalisi Ibukota pun pada Rabu (16/8/2023) melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta. Aksi itu tidak mendapatkan respons sama sekali dari pihak Pemprov DKI Jakarta

“Saya meminta Bapak menegur Pj give away (sebutan untuk Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono)” kata Dito kepada anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem, Wibi Andrino, yang memimpin audiensi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Dito mengungkit-ungkit sikap Heru selama ini yang dinilai meremehkan permasalahan krusial sekaliber polusi udara yang saban hari dihirup masyarakat. Dia mencontohkan pernyataan yang keluar dari Heru justru kelakar.

“Setidaknya janganlah mengeluarkan kalimat yang meremehkan polusi udara. Seperti ‘saya tiup saja’, itu kan meremehkan. Dia kan bukan Avatar yang bisa meniup awan. Jadi tolong, tegur etika publik pejabat Pj give away. Jangan sembarangan, setiap hari warga menghirup PM2.5,” tutur Dito.

Dia mencontohkan hal lainnya dari Pj Heru adalah pembongkaran pedestrian dan jalur sepeda di Jalan Santa, Jakarta Selatan, yang dilakukan pada masa kepemimpinannya. Dito menyebut dirinya telah menggunakan sepeda untuk mobilitas sejak 2017 yang lalu, dan dia pun mengaku kecewa atas kebijakan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika