REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — DPRD Kabupaten Bogor segera memproses status definitif Bupati Bogor, yang saat ini dijabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan. Langkah ini diambil setelah DPRD mendapat lampu hijau dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan mengusulkan nama bupati definitif Kabupaten Bogor. Ia pun telah menerima surat persetujuan dari Mendagri pada Rabu (16/8/2023).
“Kami akan segera rapat Badan Musyawarah untuk menjadwakan rapat paripurna, supaya Kabupaten Bogor di empat bulan sisa masa jabatan diisi bupati yang definitif. Surat inkracht sudah ada, surat persetujuan dari Mendagri juga baru kami terima, kami diminta mengusulkan nama calon bupati definitif,” kata Rudy, Kamis (17/8/2023).
Ia menyebutkan, calon Bupati Bogor definitif tersebut ialah Iwan Setiawan, yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Bogor dan kini ditugaskan menjadi Plt Bupati Bogor. Selain Iwan, tidak ada calon bupati definitif lain.
“Kalau calonnya kan cuma satu, nggak ada yang lain. Wakil Bupati menjadi Bupati,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rudy menjelaskan, proses menuju bupati definitif sudah ditempuh sejak awal. DPRD Kabupaten Bogor sudah bersurat ke Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Jawa Barat meneruskan ke Kemendagri. Dari situ, DPRD telah menerima perizinan dari Mendagri.
Soal waktunya, Rudy berharap proses ini bisa dilakukan secepatnya. DPRD Kabupaten Bogor tinggal memparipurnakan, dan dilanjut penjadwalan pelantikan Bupati Bogor definitif oleh Gubernur Jawa Barat.
Di samping itu, Rudy mendorong pelantikan Bupati Bogor definitif bisa dilakukan sebelum September. Sebab pada 5 September mendatang, Gubernur Jawa Barat akan memasuki akhir masa jabatan.
“Supaya di empat bulan terakhir masa kekosongan pimpinan daerah Kabupaten Bogor dapat terisi dan kekosongan di beberapa SKPD prosesnya bisa lebih cepat diisi. Kami berharap bulan ini (Agustus) karena masa jabatan gubernur Jabar berakhir 5 September 2023. Jadi kalau bisa sebelum September sudah selesai semua,” ucapnya.
Dengan penetapan bupati definitif, menurut Rudy, mekanisme pengambilan keputusan akan berubah. Pengambilan kebijakan penting seperti mengisi kekosongan SKPD menjadi lebih cepat karena bisa diproses langsung bupati definitif.
“Setelah September, Oktober, kekosongan jabatan dapat segra terisi. Mekanismenya jadi berubah, yang tadinya perlu izin ke Kemendagri bisa diproses langsung dabn beberapa pengambilan kebijakan prosesnya bisa berjalan lebih cepat,” jelas Rudy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika