Jumat 18 Aug 2023 17:16 WIB

Dalih Bawaslu Tunda Hasil Seleksi Komisioner: Sistem Kami Di-Hack 

Penundaan itu mengakibatkan kekosongan kepemimpinan di 514 Bawaslu kabupaten/kota.

Rep: Febryan A/ Red: Andri Saubani
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja ketika diwawancarai wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (18/8/2023). Bagja meminta KPU segera merevisi PKPU tentang Kampanye sebagai tindak lanjut atas putusan MK yang memperbolehkan peserta pemilu kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan.
Foto: Republika/Febryan A
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja ketika diwawancarai wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (18/8/2023). Bagja meminta KPU segera merevisi PKPU tentang Kampanye sebagai tindak lanjut atas putusan MK yang memperbolehkan peserta pemilu kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berdalih bahwa penundaan pengumuman hasil seleksi 1.900 lebih komisioner terpilih untuk Bawaslu kabupaten/kota di seluruh Indonesia terjadi karena sistem data mereka diretas. Penundaan itu diketahui mengakibatkan kekosongan kepemimpinan di 514 Bawaslu kabupaten/kota. 

"Ada laporan dari teman-teman di Biro SDM bahwa sistem kita di-hack, diserang dari luar, sehingga kemudian uploading data mengenai siapa orang ini (calon komisioner), berkas-berkasnya itu terhambat," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada Republika di kantornya, Jakarta, Jumat (18/8/2023). 

Baca Juga

Bagja mengklaim, sistem rekrutmen Bawaslu yang digunakan untuk mengumpulkan data calon komisioner itu diretas sebanyak tiga kali. Alhasil, berkas-berkasnya terlambat masuk sehingga komisioner Bawaslu RI tertunda menggelar rapat pleno penentuan kandidat terpilih.

Selain karena peretasan, lanjut Bagja, penundaan terjadi lantaran dirinya dan komisioner Bawaslu RI lainnya sangat berhati-hati dalam menentukan kandidat terpilih. Pihaknya berupaya memastikan semua komisioner Bawaslu kabupaten/kota terpilih adalah orang-orang yang tidak terkait dengan politik praktis.