REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berdalih bahwa penundaan pengumuman hasil seleksi 1.900 lebih komisioner terpilih untuk Bawaslu kabupaten/kota di seluruh Indonesia terjadi karena sistem data mereka diretas. Penundaan itu diketahui mengakibatkan kekosongan kepemimpinan di 514 Bawaslu kabupaten/kota.
"Ada laporan dari teman-teman di Biro SDM bahwa sistem kita di-hack, diserang dari luar, sehingga kemudian uploading data mengenai siapa orang ini (calon komisioner), berkas-berkasnya itu terhambat," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada Republika di kantornya, Jakarta, Jumat (18/8/2023).
Bagja mengklaim, sistem rekrutmen Bawaslu yang digunakan untuk mengumpulkan data calon komisioner itu diretas sebanyak tiga kali. Alhasil, berkas-berkasnya terlambat masuk sehingga komisioner Bawaslu RI tertunda menggelar rapat pleno penentuan kandidat terpilih.
Selain karena peretasan, lanjut Bagja, penundaan terjadi lantaran dirinya dan komisioner Bawaslu RI lainnya sangat berhati-hati dalam menentukan kandidat terpilih. Pihaknya berupaya memastikan semua komisioner Bawaslu kabupaten/kota terpilih adalah orang-orang yang tidak terkait dengan politik praktis.