Jumat 18 Aug 2023 20:02 WIB

Tahun Ini, Sudah tak Ada Desa Tertinggal di Jabar, Desa Mandiri Capai 1.828

Pada 2018 jumlah desa tertinggal di Jabar mencapai 929 desa.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Agus Yulianto
Kepala Dinas Pemerbedayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat, Dicky Saromo.
Foto: Republika/ Arie Lukihardianti
Kepala Dinas Pemerbedayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat, Dicky Saromo.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim, sukses dalam membangun desa di seluruh Provinsi Jabar. Capaian tersebut terlihat dari sudah tidaknya adanya desa tertinggal dan desa sangat tinggal di Jabar.

Menurut Kepala Dinas Pemerbedayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat, Dicky Saromo, pada 2018 jumlah desa tertinggal di Jabar mencapai 929 dan desa sangat tertinggal berjumlah 48. Kemudian ada 37 desa mandiri dan 695 desa maju.

"Kemudian posyandunya itu masih ada posyandu yang paling rendah posyandu pratama, kemudian kita lihat posyandu pratama baru 39 persen. Badan usaha milik desanya pada tahun 2018 baru 3.695 atau 69,56 persen," ujar Dicky dalam acara Diskusi bertajuk "Gerbang Desa untuk Jabar Juara, di Hotel Citarum Bandung, Jumat (18/8/2023).

Namun, kata dia, welama lima tahun ini, kata dia, seluruh kerja keras Ridwan Kamil dalam membangun desa membuah hasil yang luar biasa. Tercatat di tahun 2023 ini, sudah tidak ada desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Selain itu, kata dia, jumlah desa mandiri di Jawa Barat pun meningkat pesat bahkan melampaui target. "Desa tertinggal dan sangat tertinggalnya sudah 0, desa mandirinya 1.828 jauh dari target. Tadinya pak gubernur itu diberi target naik 500 dari 37 itu tapi ternyata perolehannya 1.828 jadi kurang lebih 1300-an itu terjadi kenaikan dari desa desa dengan level strata tinggi," paparnya.

Di sisi lain, kata dia, beberapa digitalisasi desa juga tercatat masih rendah. Seperti pengelolaan desa wisata yang belum optimal, kesadaran hukum, hingga peningkatan kapasitas Bumdes.

"Bahwa dari tahun 2018-2019 keadaan itu jadi desa tertinggal dan sangat tertinggalnya masih ada, desa mandirinya baru 37 jadi tugas kami itu bagaimana mempush 2020-2023 sebagai tahun terakhir pak gubernur mengakhiri masa jabatannya," paparnya.

Keberadaan posyandu pun, kata dia, tak luput dari perhatian. Saat ini, jumlah posyandu mandiri di Jabar sudah mencapai 43 persen. 

"Jadi ini menunjukkan kenapa posyandu menjadi konsen kita karena dia adalah matra atau pun garis terdepan dalam penanganan kesehatan di masyarakat sebelum ke puskesmas, sebelum ke rumah sakit," katanya.

Capaian lainnya, kata dia, yakni meningkatnya indeks akses digital desa di Jabar yang menempati posisi tertinggi kedua di Indonesia. Kemudian, Jabar juga memperoleh posisi tertinggi sebagai desa sadar hukum.

"Dan juga peta dasar penegasan batas desa tertinggi nomor 1 di Indonesia," katanya.

Tak berhenti disitu, di tahun 2023 ini juga tercatat ada dua daerah di Jabar yang seluruh desanya sudah mandiri. "Untuk 2023 ini ada Kabupaten Pangandaran dan kota Banjar itu semua desanya sudah mandiri," ucapnya.

Kemudian juga ada Desa Panjalu di Kabupaten Ciamis yang memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) sempurna 1.0.

"IDM sebagai nilai ukuran kinerja gubernur yang tadinya target 0,72 itu sudah mencapai 0,77. Jadi ini adalah sesuatu hal yang kita peroleh di masa akhir jabatan pak gubernur yang sebentar lagi akan menjelang," kata Dicky.

Meski mencatatkan capaian yang luar biasa, kata Dicky, pihaknya memahami jika tugasnya belum lah usai. Sebab menurutnya, sebagai barometer pembangunan, dirinya bercita-cita menjadi desa yang mandiri dan percaya diri.

"Bukan berarti indikator adalah segalanya jadi bukan berarti kalau desanya tidak tertinggal sudah tidak ada tugas lagi, justru banyak hal yang harus kita lakukan tapi minimal mereka pada strata itu sudah mampu melakukan untuk pengembangan lebih jau," katanya. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement