REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Pemerintah daerah bersama masyarakat harus mempersiapkan diri menyambut rencana pengoperasian Blok Migas Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku yang dijadwalkan beroperasi antara 2027 hingga 2029.

"Diharapkan sebelum berakhirnya pemerintahan ini, sudah ada kejelasan tentang Blok Masela dan perlu dikawal ke depannya termasuk peran dari pemerintah provinsi dan legislatif serta anggota DPD RI maupun DPR RI yang akan bertugas ke depannya," kata Deputi I Kantor Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta di Ambon, Jumat (18/8/2023).

Menurut dia, Blok Masela akan menjadi berkat bagi Maluku karena kurang lebih dalam pembangunan konstruksi itu membutuhkan sekitar 30 ribu tenaga kerja. Nantinya bila sudah beroperasi maka dibutuhkan antara 3.000 hingga 4.000 tenaga kerja yang sangat profesional dan supir bis di darat sehingga masyarakat Tanimbar maupun regional akan mendapatkan keuntungan besar.

"Kita berharap agar logistik tidak boleh keluar dari luar Maluku dan kalau tidak mempersiapkan diri sehingga datang dari daerah lain seperti NTT," ucapnya.

Dia mengatakan, pada 20 Juli 2023 lalu ada perkembangan sangat positif dari Blok Masela dimana Pertamina dan Petronas mengambil alih saham Shell 35 persen, dimana Pertamina 20 persen dan Petronas 15 persen. Setelah itu Indonesia semakin optimistis dengan adanya penandatanganan MoU antara Pertamina dengan INPEX untuk pipanisasi.

"Kalau itu terjadi maka kami sebagai anak Maluku optimis bahwa masalah saham Shell selama ini menjadi jalan keluar yang sangat serius dan berikutnya pasti terjadi perubahan POD dengan mempercepat pembangunan Blok Masela," kata Febry menjelaskan.

Maka ke depannya Kantor Staf Presiden mendorong secara teknis tindaklanjut dari pelaksanaan Blok Masela itu sendiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika