Jumat 18 Aug 2023 23:25 WIB

Pemprov NTB Jajaki Penerbangan Langsung Australia-Lombok

Kedatangan wisatawan Australia ke Lombok cukup besar.

Pengendara sepeda motor melintas di depan taman bundaran Bandara Internasional Lombok (BIL) di Praya, Lombok Tengah, NTB, Senin (7/2/2022).
Foto: Antara/Ahmad Subaidi
Pengendara sepeda motor melintas di depan taman bundaran Bandara Internasional Lombok (BIL) di Praya, Lombok Tengah, NTB, Senin (7/2/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus menjajaki rencana penerbangan langsung antara Australia dan Lombok.

Kepala Dinas Perhubungan NTB Lalu Moh Faozal mengatakan, penjajakan rencana penerbangan langsung ini terutama dari Perth Australia ke Lombok. "Untuk penerbangan langsung semua kami jajaki, terutama ini Perth Australia," ujar Lalu Faozal, di Mataram, Jumat (18/8/2023).

Baca Juga

Ia mengatakan, peluang penerbangan langsung dari Perth Australia ini cukup terbuka lebar. Karena dari sisi bisnis cukup menguntungkan, terutama dari sisi wisatawan Australia yang ke Lombok cukup besar.

"Karena bicara bisnis, yang paling menguntungkan maskapai pasti diambil. Tapi komunikasi terakhir kami dengan pihak maskapai itu untuk jangka pendek paling memungkinkan akan membuka dari Perth-Lombok," kata Faozal.

Terkait operator maskapai yang akan melayani rute itu ada dua, yakni Jetstar dan AirAsia. Hanya saja menurut Faozal, untuk maskapai Jetstar kemungkinan untuk slot penerbangannya sudah penuh.

"Untuk maskapai yang basisnya Australia (Jetstar, Red) sudah habis sebenarnya tinggal maskapai dari Indonesia yang masih ada tempat duduk, seperti AirAsia. Karena soal penerbangan ini dua sisinya harus seimbang antara jumlah penumpang dari Indonesia dan Australia," kata mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB ini pula.

Disinggung adanya kabar permintaan subsidi oleh pihak maskapai kepada pemerintah daerah, sehingga bisa melayani penerbangan langsung tersebut, Faozal menegaskan bahwa permintaan itu tidak ada.

"Belum ada pembicaraan sampai permintaan subsidi. Tapi mereka masih menghitung, karena ada yang harus didiskusikan dengan maskapai terutama perjanjian B to B antara Australia dan Indonesia," ujarnya lagi.

Namun demikian, katanya pula, mengingat persoalan penerbangan terkait bisnis, maka pihak maskapai perlu memastikan penumpang ketika benar-benar rute tersebut dibuka. "Sekali lagi ini tentang kapasitas tempat duduk, karena soal penerbangan ini dua sisinya harus seimbang antara jumlah penumpang yang pergi dan pulang baik dari Indonesia dan Australia," katanya.

 

 

sumber : ANTARA
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement