REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Tenny C Soriton menyatakan, layanan kesehatan reproduksi (kespro) perlu lebih inklusif dan menjangkau difabel.
"Layanan kesehatan reproduksi (kespro) yang menjangkau remaja difabel termasuk para orang tua sangat dibutuhkan. Salah satunya melalui edukasi dengan bahasa dan cara yang sangat sederhana, sehingga mereka benar-benar mengetahui privasi diri mereka, seperti bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain," kata Tenny.
BKKBN Provinsi Sulteng menyelenggarakan edukasi kespro bagi remaja difabel yang dilaksanakan tahun ini dengan melibatkan Forum Generasi Berencana (Genre) Sulteng. Mereka akann menjadi fasilitator yang memberikan pembinaan kespro mengenai alat-alat reproduksi dan cara merawatnya, pornografi dan informasi pubertas seperti menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki.
Menurutnya, selama ini kelompok difabel masih rentan menjadi korban kekerasan seksual karena adanya hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sepanjang 2021 terjadi 987 kasus kekerasan terhadap anak difabel yang dialami oleh 264 anak laki-laki dan 764 anak perempuan. Dari data tersebut, jenis kekerasan yang paling tinggi jumlah korbannya adalah kekerasan seksual, yakni sebanyak 591 korban.
"Pembinaan kespro bertujuan untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berbahaya lainnya, serta menyiapkan remaja menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab," kata dia.
