Senin 21 Aug 2023 10:22 WIB

Tiga Kementerian dengan Anggaran Terjumbo di Tahun Terakhir Pemerintahan Jokowi

Anggaran tiga kementerian setara16,23 persen dari total belanja Rp Rp 2.446 triliun.

Rep: Novita Intan/ Red: Lida Puspaningtyas

Foto: Prayogi/Republika

Presiden Joko Widodo memberi salam usai menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya dan dokumen pendukungnya pada sidang Paripurna DPR pembukaan masa persidangan I DPR tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Adapun agenda sidang paripurna tersebut yaitu Pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa persidangan I tahun sidang 2023-2024 dan Pidato Presiden pada penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya dan dokumen pendukungnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatat sebanyak tiga kementerian yang memiliki anggaran terbesar dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2024. Dikutip dari BUKU I RAPBN 2024, tiga kementerian dengan anggaran belanja terbesar antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Kementerian Pertahanan, dan Kepolisian RI.

Dari BUKU I RAPBN 2024 anggaran belanja terbesar setara 16,23 persen dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.446 triliun. Secara kumulatif, dalam postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2024, rencana belanja negara di bawah pemerintahan presiden Joko Widodo sebesar Rp 3.304,1 triliun atau lebih besar dari alokasi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2023 senilai Rp 3.060 triliun.

Baca Juga

Pada tahun akhir kepemimpinan, Presiden Joko Widodo menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 2.781,3 triliun atau naik 12,9 persen dari postur anggaran pendapatan dan belanja negara 2023 sebesar Rp 2.463 triliun. Sedangkan sisanya akan dibiayai melalui utang dan penerimaan negara bukan pajak.

"Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp 2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp 0,4 triliun," tulis Buku II Nota Keuangan.

Keseimbangan primer ditargetkan negatif Rp 25,5 triliun, didorong bergerak menuju positif. Defisit anggaran terhadap produk domestik bruto atau defisit anggaran pendapatan dan belanja negara ditargetkan 2,29 persen atau Rp 522,8 triliun.

Berikut ini perincian tiga kementerian yang menelan anggaran terbesar:

Kementerian PUPR

Kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono ini punya anggaran sebesar Rp 146,98 triliun. Budget terbagi Dirjen Bina Marga yang mengurusi jalan hingga jembatan dalam rupiah murni Rp 48,62 triliun, Ditjen Cipta Karya yang terkait dukungan bagi pemukiman sebesar Rp 25,89 triliun, Ditjen Sumber Daya Air yang termasuk di dalamnya pembangunan bendungan serta penataan sungai sebesar Rp 3,87 triliun, sedangkan Ditjen Perumahan sebesar Rp 7,39 triliun.

Kementerian Pertahanan

Di bawah Menteri Prabowo Subianto, anggaran Kementerian Pertahanan mencapai Rp 135,44 triliun. Kementerian membagi pos belanja dalam sejumlah aitem utama seperti Modernisasi persenjataan dan sistem pendukung sebesar Rp 18,75 triliun, Mabes TNI sebesar Rp 10,4 triliun, Mabes TNI AD sebesar Rp 56,77 triliun, Mabes TNI AL sebesar Rp 23,97 triliun, Mabes TNI AU sebesar Rp 18,3 triliun hingga program riset, industri dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp 1,35 triliun.

Kepolisian RI

Kepolisian yang dipimpin oleh Listyo Sigit Prabowo mencatat anggaran sebesar Rp 114,76 triliun. Pada aparat penegak keamanan sipil ini program modernisasi almatsus dan prasarana Polri mendapatkan usulan pagu sebesar Rp 33,9 triliun. Anggaran lainnya diperuntukkan untuk program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar Rp 19,75 triliun, hingga program dukungan manajemen sebesar Rp 50,1 triliun.