Senin 21 Aug 2023 12:27 WIB

Demokrat: AHY tidak Nyaleg karena Lebih Pas di Jabatan Pemerintah

Ada lima ketua umum parpol yang ikut nyaleg di Pemilu 2024.

Rep: Febryan A/ Red: Agus raharjo
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersiap menyampaikan keterangan pers terkait Penolakan MA Terhadap PK Moeldoko di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (11/8/2023). Dalam kesempatan tersebut AHY merasa  senang dan terharu atas putusan MA yang menolak Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko. AHY juga merasa bersyukur putusan tersebut terjadi tepat di hari ulang tahunnya yang ke-45 tahun. Menurutnya, itu menjadi kado terindah. Dengan hasil itu, AHY dan kepengurusan Partai Demokrat di bawahnya tetap sah.
Foto: Prayogi/Republika
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersiap menyampaikan keterangan pers terkait Penolakan MA Terhadap PK Moeldoko di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (11/8/2023). Dalam kesempatan tersebut AHY merasa senang dan terharu atas putusan MA yang menolak Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko. AHY juga merasa bersyukur putusan tersebut terjadi tepat di hari ulang tahunnya yang ke-45 tahun. Menurutnya, itu menjadi kado terindah. Dengan hasil itu, AHY dan kepengurusan Partai Demokrat di bawahnya tetap sah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak didaftarkan sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) DPR Pemilu 2024. Pengurus Partai Demokrat menyatakan, AHY tidak didaftarkan karena dia lebih tepat menduduki jabatan eksekutif dan seluruh kader menginginkan dia menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan.

"Sebagaimana disampaikan oleh Mas Ketum AHY di berbagai kesempatan, beliau adalah tipikal dan karakter yang lebih pas dan optimal jika di eksekutif. Terus menempa dan mempersiapkan diri untuk medan pengabdian di eksekutif," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani ketika dihubungi Republika.co.id dari Jakarta, Senin (21/8/2023).

Baca Juga

Kamhar mengatakan, seluruh kader Partai Demokrat juga menginginkan AHY berkiprah di rumpun kekuasaan eksekutif alias pemerintah, bukan legislatif. Untuk Pemilu 2024, seluruh kader kompak menginginkan putra sulung Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menjadi cawapres pendamping capres Anies Baswedan.

"Segenap kader berharap demikian (AHY jadi cawapres pendamping Anies)," ujar Kamhar. Sebagai catatan, hingga saat ini Anies tak kunjung memutuskan nama cawapres pendampingnya meski sudah didesak berulang kali oleh Partai Demokrat dan PKS.

Selain lebih pas menduduki jabatan eksekutif, lanjut Kamhar, AHY tidak jadi caleg karena harus fokus bekerja mencapai target perolehan suara nasional Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif. AHY tidak ingin konsentrasinya terpecah antara memikirkan pemenangan dirinya di satu daerah pemilih (dapil) dan pemenangan seluruh caleg Demokrat di semua dapil.

"Mas Ketum AHY memang tidak mendaftar sebagai caleg karena tak ingin terpecah konsentrasi. Ketum fokus pada ikhtiar pencapaian target perolehan nasional," kata Kamhar.

Menurut dia, AHY tidak diusung menjadi caleg merupakan hal lumrah karena tidak semua politikus berorientasi masuk parlemen. Ada kader yang kerjanya fokus membenahi organisasi partai, ada pula yang orientasinya mengabdi di jalur eksekutif. "Hal ini berlaku umum dan terdapat di hampir semua partai," ujarnya.

Kepastian AHY tidak diusung sebagai caleg ini diketahui setelah KPU mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR Pemilu 2024 pada Sabtu (19/8/2023). Setelah dicek, ternyata tidak ada nama AHY dalam DCS yang berisikan 9.919 nama bakal caleg yang diusung 18 partai politik untuk bertarung di 84 dapil itu.

Selain AHY, terdapat 12 ketum parpol lainnya yang tidak ikut berlaga memperebutkan kursi anggota DPR. Beberapa di antaranya adalah Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Adapun ketum parpol yang nyaleg hanya lima orang, yakni Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha, Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. Lalu Ketum Partai Ummat, Ridho Rahmadi dan Ketum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO).

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement