REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat hukum pidana, Muzakir, sepakat dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menunda pemeriksaan peserta Pemilu 2024, yang dilaporkan melakukan tindak pidana. Ini untuk mengantisipasi  perkara hukum dijadikan cara untuk mengganjal lawan politik.

“Jika baru ada laporan (tindak pidana) hari ini, lebih bijaksana kalau ditangguhkan,” kata Muzakir, Senin (21/8/2023).

Dijelaskannya, tidak fair, jika ada peserta pemilu yang bermain curang dengan melaporkan lawan politiknya, saat menjelang pemilu. “Kalau kemudian orang ini terus diperiksa penegak hukum kan tidak fair. Hawa nafsu orang lain yang membuat orang ini harus ter-cancel karena laporan ini,” ungkapnya.

Muzakir mengaku kalau sering menemui kasus seperti ini sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Temasuk pemilihan kepala daeah (pilkada). “Bahkan pilkades pun seperti itu. Karena persaingan tidak sehat maka cara yang paling efektif adalah dilaporkan. Dilaporkan pun hanya untuk jadi tersangka. Kalau sudah tersangka ya mereka tidak peduli mau diteruskan atau tidak perkaranya,” kata Muzakir.