Selasa 22 Aug 2023 07:03 WIB

Pendamping Desa di Jabar Diminta Dorong Penanganan Stunting

Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk upaya penanganan dan pencegahan stunting. 

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Irfan Fitrat
(ILUSTRASI) Sosialisasi pencegahan stunting.
Foto: ANTARA/Raisan Al Farisi
(ILUSTRASI) Sosialisasi pencegahan stunting.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pendamping desa di 19 kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendapatkan sosialisasi soal pencegahan dan penanganan stunting. Dengan sosialisasi ini, pendamping desa diharapkan dapat mendorong upaya penanganan masalah kekurangan gizi kronis itu di desa.

Sosialisasi itu digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Jabar untuk pendamping desa itu dilaksanakan di Kota Bandung, Senin (21/8/2023).

Baca Juga

Koordinator Program Provinsi Jabar, Cecep Kholiludin, mengatakan, sosialisasi dilakukan, antara lain untuk mendorong pemanfaatan Dana Desa dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. “Kami mengumpulkan pendamping yang ada di 19 kabupaten/kota untuk memberikan sosialisasi. Sementara empat kabupaten/kota sudah jalan,” kata dia kepada Republika.

Persoalan stunting ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Cecep mengatakan, pemerintah menargetkan Indonesia bisa terbebas dari stunting. Hal ini juga terkait dengan bonus demografi pada 2045, di mana jumlah penduduk usia produktif akan lebih banyak. Jika banyak anak yang mengalami stunting, dikhawatirkan bonus demografi itu tak optimal.

Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan stunting terus didorong, termasuk di tingkat desa. “Makanya, pendamping desa harus mengawal agar Dana Desa bisa digunakan untuk penanganan stunting atau gizi buruk,” kata Cecep.

Menurut Cecep, untuk menurunkan angka atau prevalensi stunting di Jabar menjadi tantangan tersendiri. Hal itu, antara lain terkait dengan aksesibilitas terhadap pemenuhan gizi. Ia menyebut kasus stunting banyak terjadi di daerah terpencil. Namun, kata dia, ada juga di kawasan perkotaan karena tak semua warga kota mudah mengakses sumber gizi.

Terkait upaya pemenuhan gizi, Cecep mengatakan, pada kegiatan sosialisasi ini pihaknya mendatangkan produsen susu. Menurut dia, pihaknya berupaya membuka akses desa untuk membantu penanganan gizi buruk.

“Kami bekerja sama menyosialisasikan dengan produsen susu untuk menangani gizi buruk. Ini kami fasilitasi untuk bantu desa yang butuh akses produk mengatasi gizi buruk. Kan sulit desa mengakses ke pabrik. Kalau ada produk lain pun kami siap bekerja sama. Desa mau pakai produk apa saja bebas,” kata Cecep.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil, pada Jumat (11/8/2023), mengatakan, sejak 2018, prevalensi stunting di Jabar bisa terus ditekan secara signifikan. Dari 31,5 persen menjadi 20,2 persen pada 2022. Prevalensi tersebut di bawah angka nasional, yang sekitar 21,6 persen.

Pada 2024, Ridwan Kamil mengatakan, ditargetkan prevalensi stunting setidaknya bisa ditekan sampai 14 persen. “Sesuai dengan target nasional,” kata dia.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement