REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian menantang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan penindakan secara tegas terhadap perusahaan-perusahaan kontributor polusi di Jakarta. Pasalnya, ada dampak buruk yang dirasakan masyarakat terkait kualitas lingkungan dan ekosistem.
Justin menjelaskan dia mendapati berbagai protes dari warga, terutama di kawasan Marunda, Jakarta Utara yang terganggu atas dampak dari aktivitas perusahaan yang disinyalir menyebabkan semakin buruknya kondisi ekosistem di sekitarnya, termasuk masalah polusi udara. Sehingga perlu adanya upaya tindak tegas dari pemda.
"Kita ada 1.600-an (perusahaan) industri yang ada di Jakarta. Sebenarnya kalau secara random saya sudah menemui masyarakat di satu tempat sepanjang pantai Marunda. Mereka sudah komplain terkait dengan pembuangan limbah perusahaan yang merusak ekosistem setempat, mereka mau cari ikan harus tiga jam dulu dari titik situ," ujar Justin dalam rapat Komisi D bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Atas adanya keluhan itu, Justin menantang langsung Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto yang hadir dalam rapat tersebut- untuk menindak tegas perusahaan perusahaan itu.
"Saya harap tiga bulan ke depan ada perusahaan yang dikenakan tindakan, tidak diabaikan, baik administrasi atau sebagainya. Kita kasih challenge paling enggak ada lima perusahaan teridentifikasi dan diberikan sanksi," jelas dia.
Menurut Justin, dengan melakukan penindakan tegas, DLH dinilai cukup berhasil dalam menjaga kualitas ekosistem di Jakarta.
"Kita boleh ekspos sambil nunjukin memang DLH punya nyali untuk menindak perusahaan dan menjalankan pemantauan lingkungan. Anggaran pemantauan lingkungan kan ada. Saya minta ada sesuatu yang memang diinisiasi oleh DLH sendiri," tegas dia.