REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Budiman Sudjatmiko mengatakan, hingga saat ini ia masih merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, jika partai berlambang kepala banteng itu memutuskan untuk memecatnya, ia memilih tak akan berpartai terlebih dahulu.

"Saya mungkin akan mempertimbangkan jomlo dulu. Ya ibaratnya orang baru kehilangan pasangan hidup, harus melewati masa berkabung yang lama, pasti kan berkabung dong," ujar Budiman usai menghadiri Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) yang digelar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023) malam.

PDIP, jelas Budiman, sudah menjadi bagian dari dirinya sejak kelas 6 bangku sekolah dasar (SD). Keluarganya juga merupakan bagian dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang menjadi cikal bakal PDIP.

"Jadi tentu saja kalau saya tidak menjadi anggota PDI Perjuangan, tentu saja saya ya berpolitik pasti, tapi mungkin jomblo dulu gitu, tidak berumah tangga dulu secara politik," ujar Budiman.

"Nanti setelah itu kita lihat, apakah barangkali setelah beberapa tahun kesalahan saya diampuni saya bisa daftar lagi (ke PDIP). Kalau nggak diterima ya bisa jadi bisa masuk PSI mungkin salah satunya," katanya menambahkan. 

Sebelumnya, Politikus PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan keputusan DPP PDIP terhadap Budiman akan segera diumumkan. Namun ia menilai, partai berlambang kepala banteng itu pasti akan memecat mantan aktivis '98 itu.

"Padahal kan dia sudah tahu kalau berbeda ya pilihannya cuma ada dua mundur atau dipecat, jadi ya dia supaya naik harganya, bisa jadi kayak martir, naik harga pasarannya. Dia maunya dipecat, enak aja, ya kita pasti pecat, tapi kan bukan dia ngatur kita," ujar Deddy dihubungi wartawan, Senin (21/8/2023).

PDIP lewat Megawati Soekarnoputri sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres). Pernyataan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memastikan bahwa Budiman melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP.

"Kalau dia secara tegas, vulgar mendukung calon yang di luar rekomen partai, itu proses pemecatan biasa tidak berlaku, itu pemecatan seketika, tidak perlu ditanya. Karena bukti-buktinya sudah jelas, dia menyatakan dukungan akan mendukung capres yang bukan dipilih partai," ujar Deddy.

"Kalau orang seperti itu dibiarin, ya semua orang sesuka-suka hatinya dong di partai mau dukung siapa, emangnya ini gerombolan, karang taruna. Dia sengaja supaya dipecat, supaya kesannya heroik gitu, supaya kayak didzolimi," kata Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP itu melanjutkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika