REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh pihak terkait baik pemerintah maupun swasta untuk merealisasikan pembiayaan hijau untuk sektor perumahan demi mendukung transisi energi yang adil dan terjangkau.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, mengatakan, menurut Laporan Climate Transparency, pada 2021 bangunan gedung di Indonesia mengeluarkan emisi karbon sebesar 4,6 persen emisi langsung berupa pembakaran untuk penghangat, memasak, dan lain-lain serta 24,5 persen emisi tidak langsung berupa jaringan listrik untuk peralatan rumah tangga.
Untuk itu, diperlukan langkah strategis untuk efisiensi pemanfaatan energi khususnya pada bangunan perumahan melalui implementasi konsep Bangunan Gedung Hijau.
"Kementerian PUPR telah menggagas Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) sebagai langkah transisi ke perumahan hijau dengan menyediakan rumah yang terjangkau baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau,” kata Herry dalam keterangan resminya, Selasa (23/8/2023).
Ia menjelaskan, IGAHP mencakup adaptasi, mitigasi, sertifikasi, serta pembiayaan perumahan hijau yang memungkinkan Indonesia mencapai target emisi bersih untuk sektor perumahan pada tahun 2050.
Herry menambahkan, Kementerian PUPR telah membangun 6,8 juta rumah dari 2015 hingga 2021 dan 1,1 juta rumah sepanjang tahun 2022 melalui Program Satu Juta Rumah.
Terlepas dari pencapaian penyediaan perumahan tersebut, masih terdapat backlog kepemilikan rumah sebesar 12,7 juta dan rumah tidak layak huni sebanyak 23,7 juta yang juga perlu diintegrasikan dengan implementasi desain bangunan gedung hijau.
“Untuk mempercepat pemenuhan perumahan hijau yang terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan harus bekerja sama membangun suatu skema pembiayaan yang kreatif,” ujar Herry.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berharap seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan dapat mengembangkan aturan hingga instrumen dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia.
“Untuk menuju perumahan yang efisien secara energi, kita perlu bekerja bersama untuk meningkatkan inovasi dalam pembangunan dan konstruksi gedung dan perumahan demi mencapai efisiensi energi, membatasi konsumsi energi namun tetap memperhatikan kebutuhan untuk cooling dan ventilasi,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika