Kamis 24 Aug 2023 14:46 WIB

OJK Beberkan Strategi Percepat Inklusi Keuangan

Salah satu peluangnya ialah pemanfaatan layanan keuangan digital.

Rep: Retno Wulandhari/ Red: Fuji Pratiwi
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan sambutan dalam acara OJK Seminar On Financial Inclusion di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Foto: Republika/Thoudy Badai
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan sambutan dalam acara OJK Seminar On Financial Inclusion di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung negara anggota ASEAN untuk mempercepat peningkatan inklusi keuangan. Sebab, sektor keuangan yang solid dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Di Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, dorongan untuk meningkatkan inklusi keuangan sejalan dengan Amanat Presiden mengenai strategi nasional inklusi keuangan. 

Baca Juga

Indonesia ingin mencapai indeks inklusi keuangan 90 persen pada 2023. Menurut Mahendra, salah satu peluang signifikan untuk mempercepat inklusi keuangan di era teknologi ini adalah pemanfaatan layanan keuangan digital.

"Untuk memfasilitasi adopsi layanan keuangan digital dibutuhkan komitmen pemerintah dan swasta," kata Mahendra di acara Seminar in Financial Inclusion dalam rangka Indonesia's ASEAN Chairmanship 2023, Kamis (24/8/2023). 

Selain itu, lanjut Mahendra, layanan keuangan digital juga membutuhkan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi sistem, serta kecukupan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi keuangan.

Menurut Mahendra, penerapan layanan keuangan digitial harus dilakukan dengan menjadikan produk keuangan berbasis digital. Layanan juga harus dapat diakses oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi yang telah tersedia. 

Strategi selanjutnya yaitu mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menciptakan inovasi dan berbagai produk Keuangan. Terakhir, mempromosikan pendidikan dan literasi Keuangan digital.

"Hal ini tentunya melibatkan edukasi masyarakat tentang layanan keuangan digital yang memberikan informasi mengenai produk keuangan, pembayaran digital, metode dan tips praktis untuk mengelola keuangan rumah tangga secara efektif," ungkap Mahendra.

Meskipun terdapat potensi besar dari Teknologi Informasi pada era ini, terdapat juga tantangan penting lainnya yang harus diatasi dalam meningkatkan inklusi keuangan. Sebab, saat ini hanya lima dari 10 negara anggota ASEAN yang telah menerapkan strategi literasi keuangan. 

Menurut Mahendra, koneksi yang kuat terhadap literasi keuangan sangatlah penting untuk benar-benar mempercepat inklusi keuangan. Literasi keuangan merupakan salah satu langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi risiko.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement