REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan melalui Digital Economic Framework Agreement (DEFA), nilai ekonomi digital ASEAN mampu meningkat dua kali lipat mencapai dua triliun dolar AS pada 2030.

"Dengan adanya Digital Economic Framework Agreement ini diharapkan angkanya menjadi dobel, menjadi dua triliun dolar AS pada 2030," kata Menko Airlangga dalam simposium "Digital Economy and Sustainibility" di Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Sebelum adanya DEFA, ekonomi digital ASEAN diprediksi tumbuh senilai 330 miliar dolar AS pada 2025, hingga satu triliun dolar AS pada 2030. DEFA merupakan kerangka kerja sama yang menyediakan peta jalan (roadmap) komprehensif untuk memberdayakan dunia usaha dan pemangku kepentingan (stakeholder) di kawasan ASEAN, melalui percepatan pertumbuhan perdagangan, peningkatan interoperabilitas, penciptaan lingkungan digital yang aman, serta peningkatan partisipasi UMKM.

Airlangga menjelaskan 40 persen dari total nilai ekonomi digital ASEAN saat ini berasal dari Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya DEFA, ekonomi digital Indonesia juga diperkirakan akan ikut tumbuh mencapai 400 miliar dolar AS pada 2030 mendatang.

Dari segi bruto barang dagang atau gross mechandise value (GMV) 2022, ASEAN mencatatkan GMV sebesar 194 miliar dolar AS, meningkat 90 persen sejak tahun 2019. "DI Indonesia, GMV tercatat 70 miliar dolar AS, dan pada 2025 nanti diperkirakan akan tumbuh sekitar 150 miliar dolar AS. Asia Tenggara juga menjadi rumah bagi lebih dari 4.500 startup, serta di Indonesia sendiri ada lebih dari 2.000 startup," ujar Airlangga.

Melalui kepemimpinan Indonesia di ASEAN, Airlangga menyampaikan pihaknya tengah mendorong tiga isu utama yang mencakup isu pemulihan ekonomi (recovery building), ekonomi digital (digital economy), serta keberlanjutan (sustainability).

Pada kesempatan yang sama, President of Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Tetsuya Watanabe menyampaikan, pengembangan ekonomi digital di kawasan juga perlu disertai dengan aspek keberlanjutan. Untuk itu, perlu adanya kolaborasi bersama antar sektor mulai dari pemerintah hingga sektor swasta guna menciptakan transformasi ekonomi digital yang berkelanjutan di kawasan ASEAN dan Asia Timur.

"Kita perlu memastikan sektor terkait, seperti transportasi, keuangan agar bersama-sama membantu para pembuat kebijakan dan sektor swasta di wilayah ini untuk mewujudkan transformasi digital, manajemen proyek, dan keterlibatan publik serta swasta," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika