REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan, Kamis (24/8/2023). Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Presiden Jokowi akan menjadi pembicara di forum tersebut, baik sebagai Presiden Indonesia maupun sebagai Ketua ASEAN.
“Iya, Bapak Presiden akan menjadi pembicara dalam KTT BRICS. Bapak Presiden berbicara sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga dalam kapasitas sebagai Ketua ASEAN,” kata Bey kepada wartawan.
Sebelumnya Bey menegaskan bahwa kehadiran Presiden Jokowi dalam forum tersebut tidak ada kaitannya dengan status keanggotaan Indonesia di BRICS. Bey menyebut kehadiran Jokowi tersebut untuk memenuhi undangan sebagai tamu. Kapasitas Indonesia dalam forum ini, yakni sebagai Ketua ASEAN 2023.
“Bapak Presiden hadir di forum ini untuk memenuhi undangan sebagai tamu, yakni dalam kapasitas Indonesia yang sedang memegang keketuaan ASEAN,” kata Bey, dikutip pada Rabu (23/8/2023).
Karena itu, Bey menegaskan kehadiran Jokowi di KTT BRICS tersebut tak ada kaitannya dengan status keanggotaan Indonesia.
“Jadi kehadiran Bapak Presiden di KTT BRICS tidak ada kaitan sama sekali dengan status keanggotaan Indonesia di BRICS,” ujar dia.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah melakukan serangkaian kunjungan kenegaraan ke Afrika sejak Ahad (20/8/2023). Dalam kunjungan kenegaraannya ini, Jokowi mengunjungi Kenya, Tanzania, dan Mozambik, serta akan menghadiri KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan.
Di sela-sela acara KTT BRICS, Jokowi juga diagendakan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan berbagai kepala negara. “Dan untuk Afrika Selatan Indonesia diundang dalam KTT BRICS,” kata Jokowi dalam pernyataan pers sebelum keberangkatan ke Afrika.
Jokowi sendiri telah tiba di Johannesburg, Afrika Selatan sejak Rabu (23/8/2023). Dalam kunjungannya ini, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.