REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 67 perwakilan dari negara-negara sahabat akan mengikuti forum internasional Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) yang akan digelar di Hotel Borobudur Jakarta pada 29-31 Agustus 2023 mendatang. Dari jumlah perwakilan itu, 57 negara berasal dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Ini akan menghadirikan sekitar 64 negara sahabat dan 57 negara itu adalah negara-negara, dan tujuh negara itu adalah hasil proses dan ini juga melibatkan sekitar 300-400 peserta,” ujar Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Menurut dia, ratusan peserta yang hadir nantinya akan berdialog untuk memperkuat toleransi secara global. Tidak saling belajar, menurut dia, forum ini juga akan melibatkan kalangan masyarakat sipil.  

“Jadi ini adalah sebuah keriaan, kegembaraan tentang bagiamana keberagaman itu kita rayakan bersama. Saya rasa pesan-pesan inilah yang peru kita glorifikasi bahwa Indonesia dengan segala keberagamannya yang luar biasa, ribuan etnis suku, bahasa, agama, itu mampu berdampingan secara damai,” kata Jaleswari.

Jakarta Plurilateral Dialogue ini digelar atas kerja sama Kementerian Agama (Kemenag), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Forum internasional ini mengangkat tema Strengthening the Culture of Tolerance by Mainstreaming UN Human Rights Council Resolution 16/18.

Forum dialog ini digelar dalam momentum tahun politik. Dirjen Bimas Islam Kemenag, Prof Kamaruddin Amin, menuturkan ini justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa masyarakat Indonesia tetap konsisten menjaga toleransi dan memerangi intoleransi.

“Justru ini adalah momentum yang sangat bagus untuk menunjukkan bahwa Indonesia dari sekian negara yang secara konsisten mengimplementasikan resolusi PBB tentang hak asasi manusia,” kata Kamaruddin.

Resolusi Dewan HAM PBB 16/18 sendiri merupakan resolusi untuk memerangi intoleransi, stereotip negatif dan stigmatisasi, serta diskriminasi, hasutan terhadap kekerasan, dan kekerasan terhadap orang berdasarkan agama atau kepercayaan.

“Saya kira konferensi ini mungkin langkah awal dari sekian langkah yang kita buktikan. Tentu tidak cukup dengan sekali konferensi kemudian terus kita berharap ada dampak ayng sangat besar,” ujarnya.

Sebagai informasi, Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 nantinya terdiri dari lima sesi dialog yang mengeksplorasi praktik terbaik dan pembelajaran dari berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia dalam memperkuat implementasi Resolusi 16/18 UNHCR.

Wakil Presiden Dewan HAM PBB, Muhammadou MO Kah, serta para duta besar negara anggota dijadwalkan akan hadir dalam perhelatan ini untuk menemukan kemungkinan kolaborasi dan rekomendasi dalam memerangi intoleransi di masa mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika