REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosok Megawati Soekarnoputri kerap membuat heboh lewat komentarnya yang blak-blakan. Namun, sebagai Ketua Umum PDIP, komentar-komentar Megawati dinilai bisa merugikan elektabilitas PDI Perjuangan.
Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul mengatakan, Megawati memang sering memiliki ide-ide cemerlang. Misal, mengusulkan pembubaran KPK, membangun patung Bung Karno sampai bicara Supersemar.
"Wajar saja beliau menjadi Ketua BRIN dan seabrek jabatan strategis," kata Najmuddin kepada Republika, Jumat (25/8).
Seperti diketahui, Megawati memang menempati beberapa jabatan strategis. Antara lain Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sampai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Bahkan, Najmuddin mengingatkan, Megawati mengantongi beberapa gelar honoris causa. Meskipun, ia merasa, sampai saat ini Najmuddin belum menemukan karya-karya ilmiah di Google Scholar maupun di Sinta Dikti.
Ia merasa, ide-ide cemerlang Megawati selama ini tidak didukung alasan ilmiah. Padahal, Najmuddin menekankan, alasan ilmiah itu bisa membuat ide-ide itu masuk akal dan layak diperdebatkan oleh kalangan luas.
"Oleh sebab itu, wajar saja publik bertanya-tanya apakah ide pembubaran KPK ada relasi banyaknya kader PDIP yang ditangkap KPK," ujar Najmuddin.
Kemudian, ada ide untuk mengkaji ulang Supersemar. Najmuddin melihat, cukup wajar banyak publik yang mempertanyakan apakah ide Megawati seperti itu memiliki kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga.
Selain itu, Megawati sudah pula mengeluarkan idenya untuk membangun patung-patung Bung Karno yang turut menuai pertanyaan publik. Najmuddin menyarankan, Presiden RI ke-5 itu sebagai negarawan perlu lebih bijak.
Salah satunya agar setiap kali melontarkan ide-ide untuk turut memberi alasan rasional agar tidak menimbulkan kegaduhan. Menurut Najmuddin, itu perlu karena kegaduhan tidak cuma berdampak pribadi, tapi bisa ke PDIP.
"Ide Bu Mega itu menurut saya dapat merugikan elektabilitas PDIP," kata Najmuddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika