REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Juru bicara pemerintah Jepang Hirokazu Matsuno mengatakan pada Senin (28/8/2023), bahwa sangat disesalkan ada banyak contoh panggilan telepon yang melecehkan Jepang berasal dari Cina. Panggilan ini berkenaan dengan pelepasan air radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima ke perairan Pasifik pada pekan lalu.
“Banyak panggilan telepon menghina yang diyakini berasal dari Cina terjadi di Jepang. Perkembangan ini sangat disesalkan dan kami prihatin,” kata Kepala Sekretaris Kabinet pada konferensi pers rutin.
Jepang mulai pembuangan air olahan radioaktif pada 24 Agustus. Langkah itu dinilai penting dilakukan dalam mengaktifkan PLTN Fukushima, yang mengalami tiga kali kebocoran setelah dilanda tsunami pada 2011 menyusul gempa bumi dahsyat.
Sebelum keluhan Jepang atas telepon yang mengganggu itu, Cina melarang makanan laut dari Jepang masuk negaranya. Larangan tersebut segera dimulai dan akan mempengaruhi semua impor produk akuatik termasuk makanan laut. Pihak berwenang mengatakan, akan secara dinamis menyesuaikan langkah-langkah peraturan yang relevan untuk mencegah risiko pembuangan air yang terkontaminasi nuklir terhadap kesehatan dan keamanan pangan Cina.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan, Jepang meminta Cina segera mencabut larangan tersebut. “Kami akan terus meminta agar pemerintah Cinasecara tegas melakukan diskusi ilmiah,” kata Kishida, berjanji untuk melindungi industri perikanan dari kerusakan reputasi akibat pelepasan tersebut.
Sedangkan Presiden Tokyo Electric Power Company Holdings yang menjalankan PLTN Fukushima Tomoaki Kobayakawa mengatakan, perusahaan utilitas tersebut sedang bersiap untuk memberikan kompensasi yang sesuai kepada pemilik bisnis Jepang. Kompesasi ini diberikan atas kerugian yang diderita akibat larangan ekspor dari pemerintah asing.
Kobayakawa mengatakan, Beijing adalah mitra dagang utama dan dia akan melakukan yang terbaik untuk memberikan penjelasan ilmiah mengenai pelepasan tersebut. Tindakan ini dilakukan untuk mencabut larangan sesegera mungkin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika