REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menekankan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang independen, tidak terafiliasi dengan organisasi maupun partai politik manapun.
"Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan organisasi dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun," kata Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ridho Alhamdi dalam diskusi bertema "Posisi dan Peran Muhammadiyah dalam Kontestasi Pemilu Serentak 2024" secara daring di Jakarta, Senin (28/8/2023).
Jika terdapat tim sukses suatu partai atau capres-cawapres yang mengklaim dari Muhammadiyah, itu merupakan pernyataan personal.
"Selama Ketua Umum Muhammadiyah tidak mengeluarkan pernyataan mendukung A, B, C dan tidak ada surat resmi, maka itu bukan pernyataan resmi Muhammadiyah," ucapnya.
Ia mengemukakan berdasarkan keputusan muktamar Muhammadiyah di Surabaya pada 1978, Muhammadiyah adalah independen.
Artinya , ia menjelaskan, Muhammadiyah tidak merupakan bagian, tidak mempunyai hubungan organisasi atau partai manapun, serta tidak merupakan afiliasi dan tidak mempunyai ikatan kelembagaan dengan organisasi lain.
"Muhammadiyah memiliki otoritas otonom dan berwenang mengatur sendiri rumah tangga dan kaedah-kaedah organisasinya. Independen makna lainnya adalah merdeka, tidak terpengaruh pejabat publik maupun pemilik modal," tuturnya.
Berdasarkan khitah Denpasar 2002, Muhammadiyah memosisikan diri sebagai kelompok kepentingan (interest group) atau kekuatan moral (moral force). "Ini sebagai konklusi dari sikap Muhammadiyah sebelumnya," katanya.
Kendati demikian dalam kesempatan itu, Ridho juga mengatakan bahwa dalam Amanat Muktamar ke-48 di Solo pada 2022 menyatakan perlunya mengirim kader Muhammadiyah ke lembaga-lembaga negara baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
"Itu dalam rangka paham politik Muhammadiyah sebagai jalur dakwah, Muhammadiyah tidak alergi atau merasa bahwa politik itu merupakan hal kotor, tetapi bagian dari dakwah kita sehingga Muhammadiyah tetap bersikap kritis," ujarnya.
Ia mengatakan jika terdapat kritik yang datang dari Muhammadiyah ke pemerintah maka itu merupakan bagian dari sikap independen.
"Kita melakukan kritik yang sangat konstruktif terhadap UU, regulasi, maupun pernyataan pemerintah, itu bagian sikap independen tanpa terpengaruh. Ini penting sikap Muhammadiyah terutama menghadapi Pilpres 2024," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika