REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Kebutuhan dana pemilihan gubernur Jabar dan layanan publik akan mewarnai wajah APBD murni 2024. Kedua alokasi belanja itu mulai dirumuskan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Achmad Ru'yat dalam kunjungan kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Jabar ke DPRD Provinsi DKI Jakarta. DPRD Jabar berkunjung ke DPRD DKI Jakarta  dalam rangka mendapatkan data dan masukan terkait dengan pembahasan RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2024, belum lama ini.

Ru'yat mengatakan, kunjungan kerja kali ini membahas kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang menjadi prioritas di masing-masing daerah. ‘’Di Jabar, kebijakan APBD murni 2024 didorong untuk skala prioritas pelayanan kepada masyarakat, pembangunan fisik, dan juga untuk persiapan Pilgub yang serentak pada November 2024,’’ ujarnya.

Pihaknya mengakui tengah mempelajari berbagai formula yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, serta menjalin sinergitas dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihaknya juga mendiskusikan terkait pajak pembelian kendaraan baru, agar ada kesepahaman sehingga antara Jakarta dan Jabar tidak jauh berbeda.

DPRD Jabar menyampaikan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta atas bantuan ke wilayah sekitar, termasuk Bogor, Depok, Bekasi dan Cianjur. Ru'yat berharap kerjasama pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat untuk kedua wilayah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika