REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengalokasikan dana sebesar Rp 723,78 miliar untuk pembebasan lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dari dana Rp 723,787 miliar, sebanyak Rp 466,183 miliar digunakan pembebasan lahan akses jalan IKN dan Rp 257,604 miliar digunakan pembebasan lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN terdapat kantor presiden, kantor menteri, dan sebagainya.

“Pada 2023, LMAN sudah menyalurkan Rp 723,78 miliar khusus IKN. Ini capaian yang baik karena pembangunan IKN tidak mungkin dimulai kalau lahan belum dibebaskan,” ujarnya saat konferensi pers, Senin (28/8/2023).

Akses jalan IKN dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) menjadi pembangunan yang dipercepat oleh pemerintah. Realisasi akses jalan IKN sebesar Rp 466,183 miliar dan pembangunan KIPP sebesar Rp 257,604 miliar.

LMAN juga menggelontorkan dana pembebasan lahan wilayah sekitar IKN sebesar Rp 701,336 miliar, terdiri dari Rp 148,993 miliar khusus Bendungan Sepaku Semoi, dan sebesar Rp 552,403 miliar khusus pembebasan lahan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut Jalan Tol Balikpapan-Samarinda akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti IKN, yang sebelumnya dari sekitar dua jam menjadi hanya sekitar satu jam.

Seksi 1 ruas Bandara Sepinggan-Tol Balikpapan-Samarinda akan dilakukan lelang pada Oktober 2023 dengan target kontrak pada Desember 2023 dan Seksi 5B-1 Segmen Jembatan Pulau Balang - Simpang Rencana Bandara VVIP serta Seksi 5B-2 Simpang Rencana Bandara VVIP – Riko akan mulai lelang pada September 2023 dengan target kontrak November 2023.

Seksi 2 Jalan Tol IKN adalah bagian dari Tol Balikpapan-Samarinda. Sedangkan Seksi 4 disiapkan pembangunan terowongan bawah laut (immersed tunnel) untuk menjaga lingkungan, dan Seksi 4 juga disediakan dua lintasan satwa.

Untuk KIPP IKN, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan infrastruktur dasar selesai pada 2024. Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi pembangunan fisik Kantor Presiden IKN Nusantara per 17 Agustus sebesar 27,52 persen. Kementerian PUPR, melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN), berencana membawa dan memasang bilah Garuda di Kantor Presiden secara bertahap di IKN Nusantara pada September 2023.

Sementara itu, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Qoswara menambahkan pembayaran LMAN khusus pembebasan lahan IKN akan bertambah seiring dengan progres pembangunan IKN. Qoswara mencontohkan pembangunan Jalan Tol menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. 

Dalam tahap pertama, Jalan tol IKN akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. "Pasti bertambah. Pertama satu masih berproses, jalan tol seksi 3A, 3B, 5A masih berproses. Kedua yang baru saja keluar penentuan lokasinya, itu ada jalan tol 6A dan 6B. Jadi itu sudah pasti akan bertambah seiring proses di lapangan berjalan," ucapnya.

Pembangunan Jalan Tol IKN sudah berjalan terdapat pada tiga seksi, yakni Seksi 3A Karang Joang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km.

Saat ini progres pada Seksi 3A sebesar 12,33 persen, Seksi 3B sebesar 30,11 persen, dan Seksi 5A sebesar 37,39 persen. Ketiga seksi ini ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2024 pada Juni atau Juli.

"Tol-tol yang sudah dilakukan pembayaran, Seksi 3A sudah bayar Rp 411 miliar, lalu 3B bayar Rp 18,9 miliar, dan 5A sekitar Rp 12,7 miliar. Dan yang lain masih berproses realisasinya ke depan," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika