REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 800/5946/BKPSDM.PKA tentang imbauan Bagi ASN dan Non-ASN Pemerintah Kota Bekasi untuk menggunakan alat transportasi sepeda atau moda transportasi umum. Edaran ini dikeluarkan dalam rangka mendukung upaya pengendalian pencemaran udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Tri Adhianto mengajak semua ASN (PNS dan PPPK) dan non-ASN yang beraktivitas di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi menggunakan alat transportasi sepeda atau moda transportasi massal/umum.
"Dengan begitu, kita dapat mengurangi emisi gas buang yang menjadi salah satu penyebab pencemaran udara," kata Tri Adhianto Tjahyono melalui keterangan tertulisnya, Selasa (29/8/2023).
Tri mengatakan, penggunaan kendaraan bermotor tetap diperbolehkan untuk kegiatan pelayanan umum. Seperti di bidang kesehatan, pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, ketertiban umum, dan lainnya.
"Kita tetap memastikan bahwa pelayanan penting tetap berjalan lancar," ujarnya.
Dia manyampaikan jika pegawai Pemkot Bekasi ada kepentingan mendesak dan perlu menggunakan kendaraan bermotor maka perlu kooordinasi. Hal ini penting agar surat edaran teraebut berjalan efektif.
"Kami sadar pentingnya koordinasi serta mengerti bahwa ada keperluan mendesak yang membutuhkan penggunaan kendaraan bermotor," katanya.
Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, penggunaan kendaraan bermotor masih diperbolehkan, tetapi dengan pengawasan dan regulasi yang lebih ketat. Ini akan diatur oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan surat perintah tugas atau keterangan pendukung.
"Mari kita bergandengan tangan dan mengambil tindakan konkret untuk masa depan yang lebih baik," katanya.
Karena, kata dia, upaya-upaya perbaikan ini bukan hanya untuk diri sendiri, akan tetapi untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Generasi penerus kita juga membutuhkan udara seger dimi hidup sehat.
"Mari kita bergerak bersama menuju udara yang lebih bersih, sehat, dan cerah" tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika