REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai perubahan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju menguntungkan bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto tergantung situasi. Ujang mengatakan, dengan mengasosiasikan diri sebagai penerus Presiden Joko Widodo, Prabowo diuntungkan jika tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi tinggi.
"Bisa menguntungkan bisa tidak dan tergantung, kalau tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah atau Jokowi itu tinggi maka ya menguntungkan. Itu kalau Prabowo ingin melanjutkan pemerintahan Jokowi," ujar Ujang dalam keterangannya, Selasa (29/8/2023).
Ujang mengatakan, sebaliknya jika tingkat kepuasan terhadap Jokowi rendah maka justru akan merugikan. Sebab, nama Koalisi Indonesia Maju lekat dengan Kabinet Indonesia Maju era Jokowi.
"Jadi itu justru merugikan, jadi tergantung situasinya. Kalau sekarang kan menguntungkan, hasil survei kepuasan terhadap Jokowi tinggi, makanya menguntungkan Prabowo ke depan saat ini. Ke depan, tidak tahu apakah ada perubahan tidak tingkat persepsi masyarakat terhadap Jokowi atau ke pemerintah," ujarnya.
Ujang juga menilai sah-sah saja Prabowo mengganti nama koalisi karena bagian dari pemerintahan Jokowi.
"Saya sih melihatnya itu hak Prabowo dan partai koalisinya. Kalau Prabowo mengasosiasikan diri dekat dengan Jokowi dan ingin melanjutkan program-program Jokkowi mungkin saja seperti itu," ujarnya.
Namun demikian, yang menjadi masalah kata Ujang, jika penggantian nama itu tidak diketahui oleh partai koalisi. Sebelumnya disebutkan jika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar baru mengetahui perubahan nama KKIR menjadi KIM di acara HUT PAN.
Jika demikian, Ujang menilai ada komunikasi yang tersendat antara Muhaimin dan koalisi Prabowo.
"Ya seandainya tidak diajak bicara dan tidak dirembukkan oleh Cak Imin bisa jadi ada komunikasi yang tersendat antara Cak Imin dan Prabowo itu, ya mungkin saja seperti itu, tapi harus dikonfirmasi, harus ditanyakan juga kepada Prabowo dan Cak Imin seperti apa kejadiannya," ujarnya.
Namun, lazimnya, dalam konteks kebersaaman koalisi maka semua anggota koalisi yakni para ketua umum partai harus diajak untuk mengganti nama KKIR menjadi KIM tersebut.
"Soal komunikasi antara Prabowo dan Cak Imin ya harus dijalin dengan baik, karena bagaimana pun PKB masih ada dalam koalisi Gerindra bersama PAN dan Golkar maka penggantian nama itu harus melibatkan semua ketua umum yang berkoalisi dengan Prabowo," ujarnya.
Ujang menilai, sejak masuknya Golkar dan PAN memang posisi PKB menjadi agak sulit. Hal ini karena nilai tawar PKB yang semula tinggi karena untuk memenuhi ambang batas pengajuan presiden bagi Prabowo, kini tidak begitu mutlak.
"Mungkin PKB posisinya sedang agak sulit karena dengan masuknya Golkar dan PAN, PKB menjadi yang tadinya bergaining-nya tinggi di mata Prabowo di mata Gerindra, ketika PAN dan Golkar masuk, jadi bargaining-nya mulai terkikis, kalau soal tadi diajak rembuk atau tidak terkait pergantian nama itu ya yang tahu Prabowo dan Cak Imin," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika