REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengembangkan Toko Daring. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi belanja barang/jasa secara digital di lingkup kementerian, lembaga, dan pemda, melalui Mbizmarket.
Analis Kebijakan Muda Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP Imam Arumsyah mengatakan, Presiden RI Joko Widodo telah mengamanatkan pengadaan pemerintah harus berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Data Badan Pusat Statistik pun menyebutkan, setiap belanja Rp 400 triliun untuk pengadaan barang dan jasa dapat berkontribusi terhadap 2 juta lapangan pekerjaan. “Bayangkan, setiap tahun, belanja pemerintah di atas Rp 1.100 triliun. Kalau minimal kita belanja Rp 400 triliun, pertumbuhan ekonomi bisa di atas 1,8 persen,” ujar Imam di Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Meski demikian, lanjut dia, serapan anggaran pemerintah diakui cenderung lamban. Dari total rencana umum pengadaan pemerintah secara nasional tahun 2023 senilai Rp 1.106,49 triliun, total realisasi tercatat baru Rp 442,5 triliun per 18 Agustus. Sedangkan sisa waktu efektif untuk penyerapan anggaran tinggal tiga bulan lagi. Karena, beberapa kementerian/lembaga biasanya sudah menghentikan pengadaan pada bulan Desember.
“Ini menjadi perhatian kita semua, perlu dipikirkan strategi pengadaan barang yang lebih baik. Maka, salah satu strateginya membelanjakan barang dan jasa melalui metode lebih cepat, yakni pembelian secara elektronik (e-purchasing) lewat e-katalog dan Toko Daring,” imbuhnya.
Menurut dia, masih ada gap cukup besar untuk mencapai target e-purchasing Rp 500 triliun. Kepala LKPP pun disebutnya telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala LKPP No 3 Tahun 2023, pada Mei 2023, yakni menargetkan kementerian/lembaga/pemda untuk menerapkan belanja barang/jasa belanja melalui sistem elektronik sebesar 30 persen dari pagu total anggaran belanja.
Kepala Seksi Peraturan PPN Perdagangan Kementerian Keuangan Jehuda Bill Jonas mengemukakan, kebijakan kemudahan perpajakan belanja secara daring diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (PMK No 58/2022).
PMK itu memberikan potongan pajak penghasilan (PPh) transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah hanya 0,5 persen dari sebelumnya 1,5 persen untuk barang dan PPh dua persen untuk jasa. “Kami dorong PMK No 58/2022 untuk memasukkan sebanyak-banyaknya pengusaha kecil dan menengah ke sistem pengadaan pemerintah. Karena, kami ingin UKM menikmati belanja APBN,” katanya.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri Ucup Hidayat menambahkan, hasil analisa memperlihatkan keunggulan dan tantangan metode pengadaan barang/jasa melalui toko daring. Beberapa di antaranya metode pembayaran dan transfer cukup lengkap dan cepat, tampilan fitur yang mudah, serta jaminan terhadap waktu pengiriman.
“Toko daring perlu menjadi mitra dalam tata kelola pemerintah,” ujar Ucup Hidayat.
Vice President Mbizmarket Joko Wardoyo mengemukakan, Mbizmarket sebagai salah satu PPMSE/mitra Toko Daring LKPP kini telah digunakan di 34 provinsi, 162 kabupaten/kota, dan 40 kementerian/lembaga Republik Indonesia.
“Penyedia barang/jasa Mbizmarket yang aktif pun tercatat 37.120, 897.446 produk tayang, dan jumlah pembeli 44.123 di seluruh wilayah Indonesia,” tutur Joko.
Dia melanjutkan, Mbizmarket, sebagai marketplace pengadaan, akan melaksanakan proyek percontohan untuk penggunaan kartu kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi pembayaran. Penggunaan KKI Mbizmarket meliputi dua tahapan, yakni tahap pembayaran menggunakan QRIS dengan nominal transaksi maksimal Rp 10 juta akan dirilis pada 1 Oktober 2023. Sedangkan transaksi belanja di atas Rp 10 juta akan dirilis awal tahun 2024, dengan menggunakan token dan pembayaran menggunakan KKI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika