REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jejaring sosial X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, akan kembali menerima iklan politik setelah hampir empat tahun dilarang. Tentu keputusan baru ini disertai dengan sejumlah syarat.

"Membangun komitmen kami terhadap kebebasan berekspresi, kami juga akan mengizinkan iklan politik," kata X dalam sebuah postingan blog pada Selasa (29/8/2023)

Keputusan yang dimulai di Amerika Serikat (AS) ini membalikkan larangan Twitter sebelumnya terhadap semua iklan politik yang berlaku sejak Oktober 2019. Kala itu, Jack Dorsey yang menjadi CEO menerapkan langkah untuk menghentikan iklan politik secara global.

"Kami percaya bahwa jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli," ujar dia.

Menurut postingan blog X, perusahaan tersebut akan terus menerapkan kebijakan khusus pada postingan politik yang dipromosikan dan dibayar. Hal ini termasuk melarang promosi konten palsu atau menyesatkan. Informasi menyesatkan yang dimaksudkan untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap pemilu sekaligus berupaya menjaga wacana politik yang bebas dan terbuka.

Selain itu, perusahaan juga akan menyediakan pusat transparansi periklanan global yang memungkinkan siapa pun meninjau postingan politik yang dipromosikan di X dan akan menerapkanproses penyaringan yang ketat untuk memastikan hanya kelompok dan kampanye yang memenuhi syarat yang dapat beriklan.

Dilansir Variety, Rabu (30/8/2023), X yang diganti namanya oleh pemilik baru Elon Musk, mengalami penurunan penjualan iklan sekitar 50 persen sejak pengambilalihannya. "Arus kas kami masih negatif karena penurunan pendapatan iklan sebesar 50 persen ditambah beban utang yang besar," ucap Musk pada 15 Juli lalu.

Dalam postingan blognya pada 29 Agustus lalu, perusahaan mengatakan mereka saat ini memperluas tim keselamatan dan pemilunya untuk fokus memerangi manipulasi, menampilkan akun-akun yang tidak autentik, dan memantau dengan cermat platform terhadap ancaman-ancaman yang muncul.

Khususnya selama pemilu, X mengatakan pihaknya mempertahankan Kebijakan Integritas Masyarakat yang melarang manipulasi atau campur tangan dalam pemilu atau proses sipil lainnya. Perusahaan kini memperbarui kebijakannya untuk memastikan pihaknya mencapai keseimbangan antara menangani konten yang paling berbahaya dan konten yang dapat mengintimidasi atau menipu orang agar menyerahkan hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses sipil dan tidak menyensor debat politik.

Hal ini sejalan dengan filosofi penegakan X yang diperbarui yang diberi nama Kebebasan Berbicara, Bukan Jangkauan. Ini bertujuan untuk membatasi visibilitas postingan yang melanggar kebijakan daripada menghapusnya.

Menurut X, mereka akan menambahkan label yang terlihat secara publik pada postingan yang teridentifikasi berpotensi melanggar Kebijakan Integritas Masyarakat sehingga memberi tahu pengguna saat jangkauan mereka telah dibatasi. n meiliza laveda

Ikuti Whatsapp Channel Republika