REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menganggarkan subsidi pupuk hingga Rp 70 triliun demi mengatasi kelangkaan pupuk yang banyak dikeluhkan petani. Adapun saat ini, pemerintah baru mengalokasikan dana subsidi pupuk sekitar Rp 26 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Slamet, dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian, Rabu (30/8/20203), mengatakan, banyaknya keluhan petani soal kelangkaan pupuk lantaran anggaran pemerintah setiap tahunnya belum memenuhi 100 persen sesuai kebutuhan pupuk petani.
“Dalam forum yang terhormat ini, saya sampaikan kalau bicara produktivitas, keberpihakan petani mohon kepada Pak Presiden melalui Pak Menteri (Pertanian) disampaikan, subsidi ini harus dipenuhi 100 persen, tidak ada kata lain,” kata Slamet dalam rapat yang juga diikuti para BUMN terkait.
Lebih lanjut, Slamet menuturkan, dalam pidato nota keuangan 16 Agustus 2023 lalu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan anggaran ketahanan pangan dialokasikan sekitar Rp 108 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan Rp 14 triliun untuk Kementerian Pertanian, sekitar Rp 400 miliar untuk Badan Pangan Nasional, dan sekitar Rp 26 triliun untuk subsidi pupuk pada tahun 2024.
Dengan kata lain, Slamet mengatakan, masih terdapat sisa anggaran di ketahanan pangan yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menambah anggaran subsidi pupuk.
“Kalau di singgung ada kekurangan di lapangan, memang duitnya yang dikasih hanya Rp 24 triliun dari Rp 70 triliun yang dihitung dari seluruh kebutuhan petani kita. Harusnya Rp 108 sekian triliun itu dialokasikan menambah subsidi pupuk petani kita,” ujarnya.
Sementara itu, persoalan kelangkaan pupuk juga disampaikan Ketua Komisi IV DPR, Sudin dalam rapat. Ia menuturkan, masalah kelangkaan selalu disampaikan para petani baik itu langsung kepada Presiden Jokowi hingga anggota DPR yang saat melakukan kunjungan kerja ke daerah.
“Kita semua tahu dari presiden sampai seluruh jajaran termasuk anggota DPR, DPRD kotamadya, DPRD provinsi setiap turun ke bawah pasti ditanyakan masalah pupuk, kelangkaan pupuk,” kata Sudin.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Ali Jamil mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengenai tambahan anggaran subsidi pupuk khususnya di tahun 2023.
“Sebetulnya pupuk itu sudah disediakan teman-teman Pupuk Indonesia, itu yang kami sedang berjuang, sedang intens kami bahas, Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kesimpulan Kementerian Keuangaan,” kata Ali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika