REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyebut provinsi Jawa Barat termasuk pemerintah daerah yang tertinggal dalam membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Menurutnya, dari seluruh provinsi di Jawa, hanya Jawa Barat yang belum membentuk kepengurusan KDEKS.

"Jawa, kecuali Jawa Barat ya. Ini yang telat Jawa Barat, sibuk soalnya mau jadi capres cawapres," ujar Kiai Ma'ruf dalam sambutannya pada acara Sarasehan Ekonomi Syariah di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (30/8/2023).

Kiai Ma'ruf menyampaikan, saat ini sudah ada 22 provinsi yang membentuk KDEKS mulai dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi. Pembentukan KDEKS, kata Kiai Ma'ruf, sebagai bagian motor penggerak ekonomi syariah di tingkat provinsi.

"Sekarang sudah 22 KDEKS di Indonesia dan akan masih menyusul. Insya Allah mungkin ada satu dua provinsi saja yang tidak, tapi semua sudah," ujarnya.

Beberapa hari sebelumnya, Wapres baru saja mengukuhkan KDEKS di lima provinsi sekaligus mulai dari DKI Jakarta, Banten, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung. Pengukuhan KDEKS ini menandai telah terbentuknya komite tersebut di 22 provinsi di seluruh Indonesia. Menurutnya, keberadaan KDEKS akan memacu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah hingga nasional.

"Kerap saya sampaikan, akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah mesti dihayati sebuah kerja kolektif multipihak, dari tingkat pusat hingga daerah," ujar Kiai Ma'ruf.

Ikuti Whatsapp Channel Republika