REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kawasan perkotaan kini terasa semakin padat. Kondisi itu menyebabkan diperlukannya solusi yang tepat dan cepat agar menjadi lebih layak dan nyaman untuk dihuni, salah satunya hunian vertikal.
"Para pemangku kepentingan bidang perumahan diharapkan mampu mendorong lebih banyak pembangunan hunian vertikal sebagai tempat tinggal khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah di perkotaan," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementedian PUPR Iwan Suprijanto dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (29/8/2023).
Dia menuturkan, saat ini Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Pertumbuhan penduduk mendorong urbanisasi serta tumbuhnya kota kecil dan sedang di seluruh Indonesia.
Sementara untuk kota-kota besar akan membentuk mega urban. Diprediksi pada 2045, masyarakat yang tinggal di perkotaan meningkat menjadi 72,8 persen yang hampir 90 persen penduduk Jawa tinggal di perkotaan.
Iwan menegaskan, program dan dukungan yang telah dilakukan dalam akselerasi pembangunan hunian vertikal atau rumah susun (rusun) merupakan salah satu kunci dalam menanggulangi urban sprawl atau perluasan kota yang belum terkontrol. "Ini juga jadi salah satu solusi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ucap Irwan.
Dia menyampaikan, program dan dukungan yang telah dilakukan Kementerian PUPR antara lain pembangunan rusun melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU merupakan salah satu langkah kolaboratif yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dalam menjalankan amanat penyediaan perumahan dengan meningkatkan partisipasi pihak swasta di dalamnya.
Kementerian PUPR juga mendorong pemberlakuan dan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG). SKBG merupakan tanda bukti kepemilikan atas satuan rusun (sarusun) di atas barang milik negara atau daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan rusun yang terintegrasi dengan stasiun Kereta Rel Listrik ini (KRL) dibangun untuk masyarakat. Khususnya generasi milenial agar mereka bisa memiliki tempat tinggal yang dekat dengan transportasi umum dengan harga terjangkau.
"Mereka yang beli hunian ini bonusnya dapat akses stasiun kereta api. Artinya setelah bangun tidur, mandi langsung bisa naik KRL. Sehingga tidak tergantung dengan kendaraan pribadi yang kerap membuat kemacetan lalu lintas utamanya di Jabodetabek," kata Jokowi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan memilih tinggal di rusun TOD seperti maka masyarakat secara tidak langsung bisa menghemat biaya transportasi. Apalagi ada jaminan jadwal kereta api atau KRL yang lebih pasti dan saat ini pelayanan PT KAI semakin baik kepada masyarakat.
"Salah satu keuntungan tinggal di TOD masyarakat bisa diantar jemput kereta api. Masyarakat lebih mudah melakukan pergerakan karena terintegrasinya hunian dengan transportasi massal," ucap Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika