REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan pihaknya ingin mengusulkan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai perubahan iklim.

“Kami bahkan juga ingin mengusulkan juga Inpres mengenai perubahan iklim. Kenapa? Karena di studi kami, banyak pulau-pulau yang terancam tergerus luasnya, dan kita tidak tahu nanti 100 tahun yang akan datang pulau apa yang hilang,” ujar dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI yang dipantau secara virtual, Jakarta, Rabu.

Salah satu contoh yang terimbas dampak perubahan iklim adalah Gili Trawangan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pulau itu mengalami abrasi sejauh empat meter per tahun yang kemudian disikapi oleh masyarakat setempat dengan menanam pohon cemara untuk menanggulangi proses pengikisan pantai tersebut.

“Saya bilang bukan (menanam pohon cemara), harusnya adalah mangrove. Masyarakat (setempat) tidak mengerti fungsi dari mangrove. Jadi, ada distance knowledge masyarakat dengan lingkungannya,” ungkap Kepala Bappenas.

Begitu pula dengan persoalan reklamasi Teluk Benoa di Bali yang sudah diwanti-wanti Bappenas bahwa rencana proyek tersebut akan mengubah pola arus yang berdampak terhadap ekosistem laut. “Itu (dampak dari proyek reklamasi) sekarang terjadi,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Suharso juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyusun inpres baru untuk tahun 2024 mengenai air bersih. Hal tersebut dilakukan karena persoalan air bersih dinilai tidak bisa diatasi oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah.

“Kami sedang mencoba menyusun investasi mengenai air bersih. Mudah-mudahan itu langsung direspons dengan baik oleh Pak Presiden (Joko Widodo) dan mudah-mudahan kita bisa alokasikan,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika