REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berharap Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) dapat segera terealisasi. Erick menyampaikan RUU BUMN akan menjadi lompatan besar dalam sinkronisasi menghadapi kompleksitas persoalan yang ada di BUMN. 

"BUMN ini melayani banyak kementerian dan ini lah kenapa salah satu programnya, mudah-mudahan saya tidak tahu apakah September ini bisa goal yaitu mengenai RUU," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Erick pun berharap Komisi VI DPR melakukan pembicaraan dengan komisi lain di DPR untuk membantu akselerasi RUU BUMN. Erick menyebut RUU BUMN akan memberikan kejelasan, salah satunya soal penugasan pemerintah kepada BUMN. 

"Salah satu yang kita dorong di RUU BUMN itu bagaimana penugasan harus disinkronisasikan sejak awal antara menteri yang menugaskan, Menkeu, Menteri BUMN dan terus diawasi Komisi VI," ucap pria kelahiran Jakarta tersebut.