REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Permintaan belanja yang diajukan Kementerian Pertahanan Jepang tembus rekor dengan angka senilai 7,7 triliun yen atau 52,67 miliar dolar AS untuk tahun fiskal 2024. Langkah terbaru Jepang dari rencana meningkatkan belanja pertahanan sebesar 43 triliun yen selama lima tahun.
Tahun ini menjadi tahun kedua rencana Perdana Menteri Fumio Kishida menggandakan belanja pertahanan menjadi 2 persen dari produk domestik bruto pada tahun 2027. Langkah yang diambil dalam rangka menghadapi Cina yang semakin agresif dan Korea Utara yang tidak dapat diprediksi.
Permintaan itu muncul ketika hubungan Jepang dengan Cina memburuk usai Jepang lalu mulai membuang air radioaktif yang telah diolah dari pembangkit nuklir Fukushima ke laut. Cina mengutuk pembuangan tersebut dan melarang impor makanan laut Jepang.
Permintaan fiskal 2024, yang diajukan ke Kementerian Keuangan pada Kamis (31/8/2023), menambahkan hampir satu triliun yen dari anggaran tahun sebelumnya yang sebesar 6,8 triliun yen. Jika disetujui maka dua tahun berturut-turut Jepang menaikan anggaran pertahanannya hampir satu triliun yen, langkah yang belum diambil sebelumnya.
Kementerian pertahanan berencana menyisihkan lebih dari 900 miliar yen untuk membeli amunisi dan senjata, termasuk rudal kapal-ke-udara yang baru, sesuai dengan permintaan yang tercantum di anggaran.
Sekitar 600 miliar yen akan digunakan untuk memperkuat kemampuan logistik untuk mengerahkan senjata dan sumber daya ke gugus pulau barat daya Jepang jika terjadi keadaan darurat.
Dalam dokumen pengajuan anggaran itu kementerian pertahanan Jepang mengatakan dana tersebut untuk membeli tiga kapal pendaratan baru dengan total 17 miliar yen, 17 helikopter angkut dengan total lebih dari 300 miliar yen, dan tim angkut khusus baru untuk meningkatkan kemampuan pengerahan pasukan.
Jepang juga menganggarkan 75 miliar yen untuk mengembangkan rudal pencegat untuk melawan hulu ledak hipersonik dengan Amerika Serikat, dan 64 miliar yen untuk membuat jet tempur generasi berikutnya dengan Inggris dan Italia.
Rekor belanja pertahanan sekutu setia AS ini dilakukan setelah kebijakan pasifis yang diberlakukan selama beberapa dekade. Pada tahun 1947 Amerika Serikat memberlakukan konstitusi pada Jepang yang menolak perang.
Tetapi kekhawatiran atas ambisi maritim dan agresivitas militer Cina, terutama terhadap Taiwan, dan Korea Utara yang tidak bisa diprediksi dan terus menambah persenjataannya telah mengubah sikap Jepang terutama setelah Rusia menginvasi Ukraina.
Agresi Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II masih menjadi penyebab ketegangan dalam hubungan dengan beberapa negara di Asia. Jepang telah memberikan jaminan kekuatan militernya tidak akan digunakan untuk mengancam negara lain.
Jepang mengatakan mereka akan tetap memprioritaskan upaya diplomatik dan dialog untuk menghindari kesalahpahaman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika