REPUBLIKA.CO.ID, BANGKALAN -- Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah akan melakukan penelitian menyeluruh untuk memvalidasi data terkait ketersediaan cadangan nikel Indonesia.

"Itu harus diteliti betul, apa betul cadangan nikel (tinggal 10 tahun–15 tahun). Ini pemerintah akan meneliti itu," kata Wapres Ma'ruf kepada pers usai melakukan pertemuan dengan ulama pesantren dan tokoh agama se-Madura, di Pondok Pesantren Al Anwar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (31/8/2023).

Wapres Ma'ruf menjelaskan tentang pentingnya memanfaatkan sumber daya alam nikel ke dalam proses hilirisasi untuk memberikan manfaat signifikan bagi perkembangan teknologi dan menciptakan banyak lapangan kerja.

"Nikel itu kan kami arahnya pada upaya hilirisasi. Jadi hilirisasi nikel itu punya nilai manfaat yang besar baik untuk ahli teknologi maupun juga untuk tenaga kerja kami yang nanti bisa bekerja di tempat-tempat pabrik pengolahan nikel itu," kata dia lagi.

Melalui proses hilirisasi, kata Wapres Ma'ruf, negara akan memperoleh pendapatan yang jauh lebih besar dari industri nikel. Karena itu, Wapres menekankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memverifikasi data cadangan nikel Indonesia.

"Mengenai itu saya kira perlu diteliti lagi, apa betul kalau sekian itu, (akan) coba diteliti lagi," katanya pula.

Sebelumnya beredar informasi mengenai data yang menunjukkan bahwa sumber daya bijih nikel Indonesia mencapai 17,68 miliar ton dengan cadangan 5,24 miliar ton. Adapun untuk sumber daya logam nikel mencapai 177 juta ton dengan cadangan 57 juta ton.

Dengan besaran sumber daya dan cadangan tersebut, diperkirakan umur cadangan nikel saprolite (kadar tinggi) tinggal 15 tahun dan cadangan nikel limonite (kadar rendah) 34 tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika