REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan, pengurus partai menggelar rapat majelis tinggi untuk menentukan sikap Demokrat di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.
Sekjen Demokrat itu, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Partai Demokrat di Jakarta, Kamis (31/8/2023), menjelaskan rapat digelar menindaklanjuti keputusan Anies yang dinilai secara sepihak menyetujui kerja sama politik antara Nasdem dan PKB.
Teuku Riefky menjelaskan, rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi dan calon presiden, calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.
“Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh," katanya.
"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli). Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya,” kata Teuku Riefky.
Dalam siaran resmi yang sama, Riefky menilai, kerja sama politik antara Nasdem dan PKB yang disetujui oleh Anies sebagai “sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya”.
Riefky menyampaikan, keputusan itu berlangsung di tengah proses finalisasi kerja koalisi untuk deklarasi bakal calon wakil presiden pendamping Anies.
“Tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS."
"Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” kata Sekjen Demokrat.
Sejauh ini, Anies belum memberikan komentarnya terkait kerja sama politik NasDem dan PKB, begitu juga dengan pengumuman Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi dirinya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
PKB juga belum mengumumkan kerja sama itu atau pun penetapan ketua umum mereka sebagai bakal calon wakil presiden Anies. Pasalnya, PKB saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika