REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo memerintahkan distribusi bantuan 10 kilogram beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Beras itu diberikan selama tiga bulan mulai September 2023.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

"Mulai awal September ini akan didistribusikan secepatnya bantuan pangan beras satu keluarga penerima manfaat dapat 10 kilogram beras. Ini juga seperti operasi pasar," kata Presiden Jokowi.

Presiden menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa 10 kg beras tersebut akan didistribusikan setiap bulannya kepada KPM sejak September hingga November 2023 atau mencapai 210 ribu ton beras per bulan.

Saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 1,6 juta ton. Sehingga, dinilai masih mencukupi untuk kebutuhan Nasional.

"Stok di Bulog yang biasanya 1,2 (juta ton), tadi saya tanya Pak Buwas (Dirut Perum Bulog), di gudang udah ada 1,6 juta ton. Artinya dari sisi stok memiliki dan dalam perjalanan ada 400 ribu. Ini dipakai untuk mengendalikan harga," katanya.

Kepala Negara mengakui, bahwa harga beras masih terdapat kenaikan sekitar 5-6 persen dari harga normal. Namun harus diwaspadai agar inflasi tetap terkendali, salah satunya melalui bantuan pangan tersebut.

Ia juga meminta, agar para pemangku kepentingan, seperti Perum Bulog dan pemerintah daerah dapat menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar jika harga beras masih belum stabil.

Presiden berharap, upaya-upaya tersebut dapat menjaga tingkat inflasi, bahkan menurun hingga 2,5 persen pada 2024. "Jangan sampai inflasi kita naik lagi karena itu akan sangat memberatkan masyarakat," kata Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika