REPUBLIKA.CO.ID, PONOROGO -- Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mengajukan penambahan kuota pasokan solar bersubsidi ke daerahnya untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk mesin diesel itu hingga akhir tahun.
"Ini upaya antisipasi kami agar di akhir tahun tidak terjadi kelangkaan BBM jenis solar," kata Plt Disperdagkum Kabupaten Ponorogo, Ringga Dwi Heri Irawan, di Ponorogo, Kamis.
Total penambahan kuota yang sudah diajukan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), sebanyak 5.450 kiloliter.
Jumlah itu dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2023. "Kuota pasokan yang ada saat ini diperkirakan aman hingga pertengahan November 2023. Kami ajukan penambahan untuk satu setengah bulan sisanya, hingga akhir tahun," kata dia.
Saat ini, fenomena di beberapa SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) terjadi antrean panjang BBM solar subsidi.
Fenomena ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara kuota harian yang disalurkan Pertamina ke SPBU-SPBU di Ponorogo dengan serapan masyarakat pengguna solar.
Dwi Heri menduga, kemarau menjadi faktor pemicu tidak langsung meningkatnya permintaan BBM solar subsidi, seiring tingginya penggunaan mesin diesel untuk menyedot air bawah tanah untuk mengatasi kekeringan.
"Sebenarnya BBM jenis solar di kabupaten Ponorogo masih tergolong aman dan cukup untuk satu setengah bulan ke depan, di mana dari data yang ia miliki, saat ini kuota BBM jenis solar masih tersisa 9.557 kiloliter dari kuota satu tahun sebesar 35.229 kilo liter.
"Jadi paling tidak stok itu aman hingga pertengahan November, dengan asumsi rata rata konsumsi per bulan sekitar 3.650 kiloliter," kata Ringga.
Pihaknya mencatat, dari 25 SPBU di Ponorogo yang aktif, tiga di antaranya mulai menipis untuk stok solarnya.
"Dampak kekeringan juga berpengaruh, yang menipis itu SPBU Madusari, SPBU Babadan sama SPBU Sukorejo," Imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika