REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politik dalam ilmu politik Barat dikaitkan dengan sekelompok konsep, seperti rakyat, hukum, otoritas, kepentingan umum, dan negara. Hal ini menginternalisasikan nilai-nilai konflik, akomodasi, kompromi, dan arbitrasi realitas tanpa batasan.

Itulah mengapa beberapa orang Barat mendefinisikan politik sebagai seni kemungkinan. Ada pula yang menggambarkannya sebagai seni yang didasarkan pada tipu muslihat, kebohongan, dan kemunafikan. Juga ada yang menetapkan perlunya memisahkan agama dari negara, yang berarti mengisolasi Islam dari urusan politik.

Beberapa dari mereka kemudian mendefinisikannya sebagai seni mengelola orang dan benda. Definisi ini mungkin dapat diterima dalam beberapa pandangan, tetapi realitas praktis para politisi mengejawantahkan definisi ini dengan seni menundukkan orang dan memiliki sesuatu.

Karena itu, politik hingga kini masih sarat dengan konotasi penjinakan, penghinaan, pemaksaan, penguasaan, dominasi, dan kepemimpinan yang tidak adil.

Dalam konteks demikian, bagaimana etika politik yang sebenarnya dalam Islam? Etika politik dalam Islam adalah seperangkat prinsip dan tata krama yang dimaksudkan untuk mengalir ke dalam kerja-kerja politik. Berdasarkan ini, etika politik Islam mengalirkan perilaku politik yang baik.

Dengan cara tersebut, dimensi moralitas melampaui kendali individu, dengan tujuan untuk mengelola kehidupan bermasyarakat dan mengarahkannya ke arah yang baik dalam hubungan dan urusan politiknya.

Lihat halaman berikutnya >>>