REPUBLIKA.CO.ID, CIKEAS -- Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pengarahan sebelum rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat dalam menyikapi kesepakatan sepihak antara Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salah satu yang diungkapkannya adalah ajakan kepadanya untuk membentuk poros baru.

Ajakan tersebut disampaikan oleh salah satu menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri tersebut mengajak pembentukan poros baru yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Koalisi Demokrat, PKS, dan PPP yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya, kata-kata yang bersangkutan," ujar SBY dalam sambutannya di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (1/9/2023).

Lanjutnya, terdapat dalang atau mastermind dari ajakan untuk membentuk poros baru antara partainya, PKS, dan PPP. SBY menjelaskan, hal tersebut ajakan nyata dari menteri tersebut dan bukan informasi yang mengada-ada.

"Kita tertarik, saya tertarik dengan informasi yang lain, katanya sekali lagi informasi, semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini, penuh hingar-bingar yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres-cawapres," ujar SBY.

Setelah sambutannya, Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat secara tertutup. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menjelaskan bahwa keputusan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024 merupakan kewenangan lembaganya.

Saat ini, ia belum dapat memastikan keputusan Partai Demokrat untuk keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun, ia menyinggung Anies Rasyid Baswedan yang sudah mengkhianati partai berlambang bintang mercy itu.

"Orang ini belum jadi presiden sudah meninggalkan kawan lama, kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, bahkan sedang menentukan tanggal harinya, kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba dia kawin dengan orang lain," ujar Andi.

Meski belum menjadi keputusan resmi, ia menilai arah Majelis Tinggi Partai Demokrat akan memilih keluar dari koalisi pengusungan Anies. Sebab, sikap mantan gubernur DKI Jakarta itu bersama Partai Nasdem yang mengambil keputusan sepihak itu jauh dari etika politik yang baik.

"Masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu, tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper dengan Majelis Tinggi Partai. Setelah itu kalau misalnya sudah diputuskan, kita tidak lama bersama-sama, sudah bubar," ujar Andi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika