REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeklaim posisi anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap setara. Meskipun Partai Nasdem dan PKB lebih dulu mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan tanpa menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro PKS.

Partai Nasdem dan PKB, yang mewakili Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023), mendeklarasikan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk Pilpres 2024.

"Menurut saya, kalau kesetaraan, semua diposisikan setara ya. Soal ada pilihan-pilihan, itu tentu masing-masing kita punya kecenderungan, itu normal-normal saja, tinggal semuanya kita lakukan melalui komunikasi dan disepakati bersama," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Ahmad Fathul Bari di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

Walaupun demikian, dia menjelaskan keputusan untuk menyetujui Muhaimin sebagai pendamping Anies perlu diputuskan oleh musyawarah Majelis Syuro sebagai pemegang keputusan tertinggi di PKS. Sementara untuk Nasdem dan PKB yang telah membuat keputusan itu, Fathul Bari, selaku salah satu juru bicara PKS, menyampaikan partainya menghormati itu.

"Semua partai politik punya hak masing-masing, punya independensi masing-masing. Ketika ada yang masuk mau mengusung (calon wakil presiden dari partainya, red), itu hak politik mereka," kata Wasekjen PKS.

Dia menjelaskan hingga kini PKS masih mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk maju Pilpres 2024 sebagaimana diputuskan Musyawarah Majelis Syuro ke-8. "Yang sudah secara formal itu mendukung Pak Anies sebagai capres. Itu keputusan formal dari PKS melalui hasil musyawarah Majelis Syuro sebagai forum tertinggi partai," katanya.

Kendati demikian, Fathul Bari menambahkan tidak menutup kemungkinan sikap partainya itu bisa berubah. "Kalau (ditanya) bisa berubah, semua pasti bisa, kemungkinan politik tidak ada yang tidak bisa," ujarnya.

Namun, jika ada perubahan sikap partai, termasuk misalnya mencabut dukungan untuk Anies atau keluar dari Koalisi Perubahan, hal itu harus diputuskan oleh Majelis Syuro. "(Keputusan yang ada bisa) dianulir, kalau ada musyawarah (Majelis Syuro) lagi," tegasnya.

Dia belum dapat memastikan waktu pelaksanaan musyawarah itu, namun diharapkan dalam waktu dekat ini. Hingga kini, PKS masih tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama dengan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres pada Pilpres 2024.

Saat deklarasi Anies-Cak Imin, PKS tidak mengirimkan perwakilannya karena masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro. Bahkan, dalam pidatonya, Ketum Nasdem Surya Paloh sama sekali tak menyinggung nama PKS sebagai bagian dari koalisi pengusung Anies-Cak Imin.

Mengenai keberadaan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi di lokasi deklarasi, Muzammil menjelaskan hal itu sebatas untuk menyampaikan sikap PKS kepada Koalisi Perubahan. "Namun, PKS secara resmi tidak mengirim perwakilannya ke Surabaya," ujar Muzammil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika